Wagub Sarbin: Ancaman Malut Bukan Hanya Keamanan, Tapi Juga Ketimpangan Ekonomi

PUBLIKA-Ternate,  Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, mengingatkan bahwa tantangan yang dihadapi bangsa, khususnya Maluku Utara, tidak lagi sebatas ancaman militer. Di era modern, ancaman nirmiliter seperti disinformasi, kejahatan siber, radikalisme, hingga ketimpangan ekonomi justru menjadi persoalan serius yang harus dihadapi secara bersama.

Hal itu disampaikan Sarbin saat memaparkan kondisi strategis Maluku Utara di hadapan tim Dewan Pertahanan Nasional (DPN) RI dari Jakarta, dalam acara Sosialisasi Kebijakan Umum Pertahanan Negara (Jakumhanneg) Tahun 2025–2029 Bidang Nirmiliter yang berlangsung di Halmahera Room, Gamalama Bella Hotel Ternate, Kamis (25/6/2026).

Menurutnya, menjaga pertahanan negara bukan hanya menjadi tugas TNI, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh elemen bangsa melalui penguatan kebijakan di berbagai sektor.

“Pertahanan negara di era modern bukan lagi menjadi domain atau tanggung jawab jajaran TNI semata, melainkan mandat semesta bagi seluruh elemen bangsa. Kebijakan bidang nirmiliter menjadi instrumen yang sangat krusial untuk membangun ketahanan nasional yang kuat, tangguh, dan adaptif,” tegas Sarbin.

Sebagai provinsi kepulauan di kawasan timur Indonesia, Maluku Utara juga menghadapi tantangan geografis yang tidak ringan. Sarbin menggambarkan masih tingginya hambatan konektivitas antardaerah. Perjalanan darat dari Sofifi menuju Halmahera Timur membutuhkan waktu sekitar delapan jam, ke Halmahera Utara empat jam, sementara menuju Jailolo maupun Halmahera Tengah sekitar dua jam.

Di jalur laut, tantangannya bahkan lebih besar. Perjalanan kapal dari Ternate menuju Pulau Taliabu membutuhkan waktu hingga dua hari dua malam, sedangkan ke Kepulauan Sula sekitar satu malam. Kondisi tersebut, kata Sarbin, berdampak langsung terhadap tingginya biaya pembangunan dan distribusi logistik.

Karena itu, ia memanfaatkan kehadiran tim DPN RI untuk menyuarakan aspirasi 10 provinsi kepulauan yang tengah memperjuangkan pengesahan Undang-Undang Daerah Kepulauan. Menurutnya, wilayah kepulauan membutuhkan keberpihakan regulasi dan anggaran karena memiliki karakteristik pembangunan yang berbeda dengan daerah daratan.

“Wilayah maritim membutuhkan afirmasi regulasi dan dukungan anggaran yang lebih besar. Biaya pembangunan di daerah kepulauan jauh lebih tinggi, termasuk risiko transportasi laut yang dihadapi masyarakat,” ujarnya.

Selain menyoroti persoalan konektivitas dan regulasi, Sarbin juga mengangkat persoalan ketimpangan ekonomi di tengah pesatnya pertumbuhan Maluku Utara yang didorong sektor hilirisasi pertambangan.

Ia mengakui, secara makro pertumbuhan ekonomi Maluku Utara termasuk yang tertinggi di Indonesia. Namun, kondisi tersebut belum sepenuhnya dirasakan masyarakat karena pertumbuhan lebih banyak ditopang investasi dan modal dari luar daerah.

“Secara makro-teoretis, pertumbuhan ekonomi kita masuk dalam jajaran tertinggi nasional. Namun, jujur saja masyarakat kami belum merasakannya secara utuh. Pertumbuhan tersebut murni dipicu oleh sektor hilirisasi tambang yang modal dan kapitalnya berasal dari luar,” ungkapnya.

Sarbin menegaskan kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah pusat agar manfaat pembangunan tidak hanya terkonsentrasi pada sektor industri, tetapi benar-benar dirasakan masyarakat hingga ke pelosok Maluku Utara.

“Kue pembangunan harus terdistribusi secara merata agar mampu mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.(red)