PUPR Malut Perkuat SDM, Cetak PPK Kompeten Kawal Program Infrastruktur

PUBLIKA-Ternate, Di balik pesatnya pembangunan infrastruktur di Maluku Utara, tersimpan tantangan besar yang tak kalah penting dari ketersediaan anggaran, yakni memastikan setiap proyek dikelola oleh aparatur yang kompeten.

Tanpa sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kapasitas memadai, proyek bernilai miliaran rupiah berpotensi menghadapi persoalan administrasi, kesalahan prosedur, hingga penyimpangan dalam pelaksanaannya.

Menyadari pentingnya hal tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku Utara menggandeng Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menggelar Uji Kompetensi (Ujikom) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tipe B sebagai langkah memperkuat tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Uji kompetensi dilaksanakan selama dua hari. Tahap ujian tertulis digelar di Universitas Khairun Ternate pada 24 Juni 2026, sedangkan tahapan wawancara berlangsung di Bela Hotel Ternate sehari kemudian.

Dari 24 aparatur sipil negara (ASN) yang mendaftar, sebanyak 21 peserta dinyatakan lolos verifikasi administrasi dan mengikuti seluruh rangkaian asesmen.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas PUPR Maluku Utara, Risman Iriyanto Djafar, mengatakan kebutuhan PPK bersertifikat di lingkungan PUPR semakin mendesak seiring meningkatnya volume pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah Maluku Utara.

Saat ini, Dinas PUPR Maluku Utara baru memiliki lima orang PPK Tipe B. Jumlah tersebut dinilai belum sebanding dengan banyaknya paket pekerjaan yang harus dikelola setiap tahun.

“Semakin banyak personel yang memiliki kompetensi, tentu semakin baik. Jumlah PPK harus disesuaikan dengan beban kerja di Dinas PUPR agar pelaksanaan pengadaan berjalan lebih efektif,” ujar Risman, Senin (29/6/2026).

Menurutnya, sertifikasi PPK bukan sekadar memenuhi persyaratan administratif, tetapi menjadi investasi jangka panjang dalam membangun sistem pengadaan yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Ia menegaskan, kualitas SDM menjadi faktor utama dalam menentukan keberhasilan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

“Semakin baik kompetensi PPK, semakin baik pula proses pengadaannya sehingga berbagai anomali transaksi maupun kesalahan prosedur dapat dihindari,” katanya.

Uji Delapan Kompetensi

Asesor Fungsional SDM Aparatur Ahli Madya LKPP, Zulhenny, menjelaskan bahwa sertifikasi PPK merupakan instrumen penting untuk memastikan pejabat yang diberi kewenangan mengelola proyek benar-benar memahami seluruh tahapan pengadaan sesuai ketentuan.

Menurutnya, tanpa kompetensi yang teruji, risiko terjadinya kesalahan prosedur akan semakin besar.

“Kalau dia tidak bersertifikat kemudian melakukan kesalahan prosedur, kita tidak bisa menjamin. Tetapi jika dia bersertifikat, kita menjamin proses pengadaannya sesuai aturan sehingga potensi penyimpangan dapat diminimalkan,” jelasnya.

Dalam sertifikasi PPK Tipe B, peserta diuji melalui delapan indikator kompetensi yang mencakup seluruh tugas seorang Pejabat Pembuat Komitmen.

Mulai dari penyusunan spesifikasi teknis, penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), penyusunan dokumen kontrak, pengendalian pelaksanaan kontrak di lapangan, hingga pengadaan melalui mekanisme swakelola.

“Semua indikator tersebut merupakan tugas utama seorang PPK. Karena itu kami menguji sejauh mana peserta benar-benar menguasai aspek teknis maupun regulasi pengadaan,” ujarnya.

Berbeda dengan sertifikasi biasa, penilaian kompetensi PPK Tipe B tidak hanya mengandalkan ujian tertulis.

Setiap peserta juga diwajibkan menyerahkan portofolio pengalaman kerja dan mengikuti wawancara mendalam bersama asesor LKPP. Tahapan ini bertujuan mengukur kemampuan peserta dalam mengambil keputusan, menyelesaikan persoalan di lapangan, hingga menerapkan regulasi secara tepat dalam pelaksanaan proyek.

Strategis bagi Daerah Kepulauan

Penguatan kompetensi PPK dinilai semakin penting bagi Maluku Utara yang memiliki karakteristik wilayah kepulauan dengan lokasi proyek tersebar di banyak pulau.

Kondisi tersebut menuntut tersedianya lebih banyak PPK yang mampu mengelola proyek secara mandiri sekaligus melakukan pengawasan secara optimal di wilayah penugasannya.

Risman mengatakan, bertambahnya jumlah PPK bersertifikat akan membuat distribusi pekerjaan menjadi lebih proporsional dan meningkatkan kualitas pengawasan proyek pembangunan.

Uji Kompetensi PPK Tipe B ini menjadi gelombang pertama yang khusus diperuntukkan bagi ASN Dinas PUPR Maluku Utara.

Ke depan, Pemerintah Provinsi Maluku Utara berencana memperluas program serupa ke organisasi perangkat daerah (OPD) teknis lainnya agar semakin banyak aparatur yang memiliki kompetensi di bidang pengadaan barang dan jasa.

“Ini merupakan pilot project yang nantinya menjadi contoh bagi OPD lain. Pada batch berikutnya kami akan membuka kesempatan lebih luas bagi dinas-dinas teknis lainnya,” pungkas Risman.

Dengan meningkatnya jumlah PPK bersertifikat, Pemerintah Provinsi Maluku Utara berharap kualitas tata kelola pengadaan barang dan jasa semakin profesional, sehingga setiap rupiah anggaran pembangunan dapat dikelola secara efektif, transparan, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Sumber: rri.co.id