RDP Dengan DPD RI, Pj Gubernur Malut Minta PPUU Perjuangkan Status Sofifi

PUBLIKA-Jakarta, Panitia Perancang Undang-Undang Dewan Perwakilan Daerah (PPUU DPD) Republik Indonesia mengundang Pj Gubernur Maluku Utara Drs Samsuddin Abdul Kadir untuk menyampaikan pandangan yang lebih komprehensif terkait usulan program legislasi nasional (prolegnas) DPD RI tahun 2025-2029 dan Prolegnas Prioritas tahun 2025.

Pertemuan dengan agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) dipimpin langsung Wakil Ketua Satu R. Graal Taliwo yang juga anggota DPD Dapil Maluku Utara, Rabu (16/10).

Pj Gubernur Maluku Utara Samsuddin Abdul Kadir dalam kesempatan tersebut memaparkan status ibukota provinsi Maluku Utara yang berkedudukan di Sofifi dimana sejak dimekarkan hingga saat Ini masih berstatus kelurahan di kecamatan Oba Utara.

BACA JUGA:25 Tahun Malut, Sofifi Seperti Syair Lagu Datang dan Pergi Sesuka Hati 

Lanjut Samsuddin mengaku dengan status Sofifi yang demikian maka mengakibatkan pemerintahan provinsi Maluku Utara tidak dapat bekerja secara optimal mengendalikan proses penyelenggaraan pemerintahan.

“Saya meminta kepada PPUU DPD RI untuk membantu provinsi Maluku Utara,”harapnya.

Penyampaian Pj Gubernur Malut langsung direspon, anggota DPD dapil Papua induk Henock Puraro  meminta kepada seluruh anggota PPUU DPD agar serius memperhatikan usulan Pj Gubernur tentang Status Sofifi.

“Apa yang disampaikan Pj Gubernur merupakan usulan prioritas yang harus dikawal Tim PPUU DPD RI,”ujarnya.

Usai memberikan paparan, PJ gubernur Maluku Utara juga menyerahkan dokumen usulan yang dibawa ke RDP DPD RI yang diterima langsung Ketua PPUU.

BACA JUGA:Kota Baru Sofifi Masuk Dalam RPJPD Maluku Utara 20 Tahun Kedepan 

Ikut dalam RDP, Ketua Tim DR Abdul Kholik SH, Wakil Ketua 2 Sewitri SE, M.Si, Hj Ade Yuliasih SH, M.Kn (Banten), Aji Mirni Mawarni (Kalimantan Timur), Hj Evi Evita Maya (NTB), Bahar Buasan ST (Kepulauan Babel), H Al Hidayah Samsu ( Sulsel), Azhari Cage, S.IP (Aceh), Almira Nabila Fauzi (Lampung), Dr. Hilmy Muhamad, M.A (DIY), Larasati Moriska (Kalimantan Utara) dan Lis Tabuni (Papua).

Dalam RDP dengan PPUU DPD RI,  Pj Gubernur Maluku Utara didampingi Pj Sekprov Malut Abubakar Abdullah dan Karo Adpim Malut Rahwan K Suamba (red)