HUT ke-25 Tahun Provinsi Maluku Utara Momentum Berbenah

PUBLIKA-Sofifi, HUT Provinsi Maluku Utara yang ke 25 Tahun yang jatuh pada tanggal 12 Oktober 2024 merupakan era baru untuk berbenah lebih baik, hal ini ditunjukan oleh Pemprov Maluku Utara dalam narasi HUT ke 25 dengan tema “Sofifi baru Maluku Utara maju.

“Tentu menjadi harapan bagi kami di DPRD Provinsi Maluku Utara sebagai representasi perwakilan rakyat guna mendorong agar pemerintah provinsi saat ini tidaklah hanya menarasikan tema “sofifi baru maluku utara maju” semata,”hal ini dikatakan Anggota DPRD Malut Muksin Amrin saat dikonfirmasi wartawan kemarin.

Melainkan diikuti dengan kerja nyata untuk menunjukan kepada masyarakat bahwa HUT ke 25 merupakan tonggak sejarah baru untuk berbenah lebih maju, sebab di tahun-tahun sebelum.

“Kita semua saksikan bahwa Maluku Utara dilanda krisis yang cukup fundamental baik dari segi kepemimpinan, rekrutmen sumber daya manusia dijajaran birokrasi, keuangan daerah yang carut marut, infrastruktur jalan, tingkat kemiskinan di maluku utara tahun 2024 mencapai 6,32 % atau 83,8 raibu jiwa,”ungkapnya.

BACA JUGA:APBD 2025 Maluku Utara Dirancang Turun Rp 3.2 Triliun

Lanjut Muksin belum lagi IPM (Indeks Pembangunan Manusia) tahun 2023 hanya 70,21 berada diperingkat 28 Provinsi terendah, dan masih banyak persoalan sosial yang cukup serius yang menjadi pekerjaan Pemprov kedepan untuk terus berbenah.

Dari segi anggaran daerah yang seriang menjadi bahan diskusi dari barbagai kalangan dan disertai rasa keprihatinan Pemprov dililit utang yang cukup fantastik yakni dikisaran 1 Triliun lebih, utang ini terdiri dari utang barang dan jasa, belanja modal dan utang DBH.

Hal ini membuat Pemprov di masa kepemimpinan Pj. Gubernur Samsudin A. Kadir putar otak untuk memulihkan APBD Maluku Utara salah satunya melakukan refocusing anggaran di APBD-P 2024 sehingga menjadi 3,7 Triliun turun dari APBD 2024 yakni 4,1 Trilun.

Karena utang Pemprov terlalu besar maka APBD-P 2024 tidak dapat menampung secara keseluruhan, maka konsekwensinya terdapat Rp. 406 M di bebankan di APBD 2025.

Turunnya APBD induk 2024 ke Perubahan 2024 ini tentu menandakan adanya nafsu pemerintah terlalu tinggi Ketika itu menganggarkan kegiatan yang berlebihan dan berharap capaian pendapatan asli daerah.

“Ternyata nafsu tidak berbarengan dengan capaian pendapatan daerah, oleh karena itu butuh keseriusan pemprov untuk memulihkan kembali keuangan Maluku Utara, sebab persoalan keuangan Maluku Utara menjadi pekerjaan rumah yang amat penting demi pembangunan dan kesejahteraan maluku utara,”ujar Muksin anggota DPRD Malut dari fraksi PKB.

BACA JUGA:Warga Kubung Nilai Pemprov Malut Tebang Pilih Bangun Jalan

Hanya ada satu sebetulnya yang dilakukan oleh Pemprov yakni jalankan pemerintahan sesuai dengan tata kelolah pemerintahaan yang baik dan ikuti prosedur hukum yang ada.

“Muda-mudahan DPRD dan Pemprov terus bersinergi guna menetapkan APBD 2025 tepat waktu sebagai langkah maju untuk kemajuan maluku utara lebih baik,”harapnya.(red)