Publikamalut.com
Beranda Pemerintahan DPRD Dukung Langkah Pj Gubernur Malut Evaluasi Kepala SKPD

DPRD Dukung Langkah Pj Gubernur Malut Evaluasi Kepala SKPD

Pj Gubernur Malut Samsuddin A Kadir bersama Ketua Komisi II DPRD Malut Ishak Nasser (dok: istimewa)

PUBLIKA-Sofifi, Rencana kebijakan Pj Gubernur Maluku Utara Samsuddin A Kadir evaluasi pimpinan SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Malut yang telah lama menduduki jabatan termasuk kepala BPKAD Malut Ahmad Purbaya, direspon baik DPRD Malut demi perbaikan tata kelola pemerintahan.

Apa lagi saat ini pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Malut memburuk dengan mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP) dari BPK, bahkan diparah lagi utang Pemprov Malut terus membengkak.

Pj Gubernur Malut Samsuddin A Kadir saat dikonfirmasi wartawan mengatakan menegaskan akan melakukan evaluasi kinerja Ahmad Purbaya. “Kaban Keuangan pasti akan kita evaluasi kinerjanya,” ujarnya.

Namun orang nomor satu di Pemprov Malut itu mengaku tidak bisa mengambil kebijakan langsung dengan mengganti Ahmad Purbaya dari jabatan kepala BPKAD Malut, namun harus evaluasi

Untuk memastikan penilaian yang objektif, Samsudin menyatakan akan membentuk tim evaluasi. “Biar tidak subjektif, kita akan bentuk tim untuk menilai kinerja mereka,”ujarnya.

Selain Ahmad Purbaya, juga pimpinan SKPD Malut juga masuk dalam daftar evaluasi, dalam rangka perbaikan pengelolaan pemerintahan.

”Usulan evaluasi telah kami sampaikan ke KASN sehingga tinggal menunggu rekomendasi saja,”singkatnya.

Sementara ketua Komisi II DPRD Malut Ishak Nasser mengatakan langsung Pj Gubernur Malut mengevaluasi pejabat itu kewenangannya, apa lagi evaluasi dalam rangka perbaikan.

“Pj gubernur ini bukan orang baru, namun orang lama yang sudah sama-sama dengan Gubernur dan wakil gubernur, dan pimpinan SKPD, artinya Pj Gubernur sudah memahami kerja-kerja pimpinan SKPD yang sudah lama menduduki jabatan termasuk kepala BPKAD Ahmad Purbaya,”ujarnya.

Ishak mengaku untuk BPKAD Malut sendiri dibawah pimpinan Ahmad Purbaya ini, kinerja kurang begitu maksimal, apa lagi saat ini sejumlah pimpinan menghadapi sejumlah masalah termasuk kepala BPKAD Malut.

”atas persoalan utang menumpuk ini pengelolaan keuangan daerah yang kurang maksimal, sehingga sudah saat dievakuasi,”pintahnya.(Ril)

Komentar
Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan