Publikamalut.com
Beranda Advertorial Stunting di Maluku Utara Turun, Plt Gubernur Butuh Strategi dan Komitmen Bersama

Stunting di Maluku Utara Turun, Plt Gubernur Butuh Strategi dan Komitmen Bersama

Plt Gubernur Maluku Utara M Al Yasin Ali (dok: Adpim)

PUBLIKA-Ternate, Upaya meningkatkan sinergitas, integrasi dan akselerasi serta komitmen para pemangku kebijakan dan mitra kerja dalam menurunkan angka Stunting di Provinsi Maluku Utara.

BKKBN Provinsi Maluku Utara (Malut) menggelar Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Malut Tahun 2024 yang dibuka secara resmi oleh Plt Gubernur Maluku Utara M. Al Yasin Ali, M, MT, berlangsung di Gamalama Ballroom Sahid Bela Hotel Ternate, Selasa (30/04/2024)

Plt Gubernur Malut Al Yasin menyampaikan, permasalahan Stunting menjadi salah satu bagian dari beban ganda malnutrisi. Hal ini, kata Al Yasin merujuk pada keadaan, dimana terjadi malnutrisi baik gizi lebih maupun gizi kurang yang mempunyai dampak sangat merugikan kesehatan maupun dari sisi produktivitas ekonomi dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

BACA JUGA:Plt Gubernur Ungkap Utang Pemprov Maluku Utara Rp 1.1 Triliun

Menurutnya, semangat Optimalisasi Bonus Demografi dan Peningkatan SDM Menuju Indonesia Emas 2045 dapat terwujud bila membutuhkan langkah-langkah yang Strategis, Inovatif dan Komitmen Bersama dalam percepatan penurunan Stunting.

Lanjut Al Yasin, segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Maluku Utara dan kabupaten kota dengan dukungan kebijakan dan pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki baik pertambangan, perikanan maupun sektor lain adalah bagian dari langkah ihtiar untuk menekan serendah-rendahnya prevalensi angka stunting di Provinsi Malut.

“Alhamdulillah, upaya-upaya tersebut memberikan hasil yang baik. Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) prevalensi angka stunting Provinsi Maluku Utara pada tahun 2023 mengalami penurunan 2,4 persen dari 26,1 persen menjadi 23,7 persen.” Ucap Yasin.

BACA JUGA:Pimpin Apel, Sekda Malut Ingatkan Netralitas ASN Jelang Pilkada 2024

Dirinya berharap, melalui forum rakor ini intervensi yang kita lakukan menyasar pada kelompok sasaran prioritas yaitu calon pengantin, ibu hamil dan baduta tanpa mengabaikan keluarga beresiko stunting lainnya.

Selain itu, Hasil monitoring dan evaluasi pemerintah Provinsi Maluku Utara terhadap kabupaten kota dalam aksi konvergensi stunting, pemerintah kabupaten kota sudah banyak melakukan inovasi sehingga mendorong percepatan penurunan stunting dengan memanfaatkan sumberdaya dimasing-masing kabupaten kota.

Sementara Kepala BKKBN Perwakilan Provinsi Malut, Nuryamin dalam penyamapiannya mengatakan, beberapa Kabupaten juga ada yang mengalami kenaikan yang begitu signifikan ada juga yang mengalami penurunan signifikan, meski begitu kata Nuryamin, percepatan penurunan stunting terus dilakukan.

Nuryamin juga berharap semua pihak terkait saling mengharmonisasikan lagi kebijakan-kebijakan daerah maupun kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian lembaga yang ada di provinsi Maluku Utara.

Turut hadir pada kegiatan ini, deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KSPK) BKKBN RI, Novian Andusti, Kepala Badan strategi kebijakan dalam negeri pada kemendagri Dr. Yusharto Huntoyungo,
Kepla BPKP perwakilan M.U ( Bpk. Tri Gunawan, S.E., C.Fr.A) yg juga selaku Koordinator Pengawasan Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat pada Perwakilan BPKP Prov. Maluku Utara, ketua Penggerak PKK Prov. Malut
Danrem 152/Babullah, Danlanal Ternate,Mewakili Danlanud, mewakili Bupati/walikota  se Malut.(red)

Komentar
Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *