Kantor Samsat Halut Dipalang, Kepala Bappenda Malut Angkat Bicara

PUBLIKA-Sofifi, Pemboikotan kantor Samsat Halmahera Utara oleh DPRD Halut ditanggapi Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda), harap pemboikotan tidak berlarut-larut jangan sampai berdampak pada pelayanan masyarakat.

Kepala Bappenda Provinsi Maluku Utara Zainab Alting mengaku telah menyampaikan kejadian ini ke Sekertaris Daerah Provinsi Malut, dengan meminta agar kewajiban ke daerah segera diselesaikan agar tidak menggangu pelayanan.

“Aksi pemboikotan kantor Samsat Halut telah saya sampaikan pada Sekda Malut, agar segera ditanggapi, agar pelayanan kembali berjalan normal, apa lagi Kantor Samsat merupakan salah satu sumber pendapatan,”ujarnya.

Zainab mengaku tidak bisa berbuat apa-apa atas aksi pemalangan Kantor Samsat Halmahera Utara ini, karena tuntutan mereka masalah Dana Bagi Hasil (DBH) yang saat ini belum dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi Malut.

”Meraka tuntut itu hak mereka, dan kewajiban Pemerintah Provinsi Maluku segera bayar agar Kantor Samsat Halut segera dibuka kembali, karena Bappenda hanya menghitung setiap potensi pendapatan disetiap daerah yang diberikan ke kabupaten/kota, namun yang juru bayar ada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD),”jelasnya.

Ia berharap pada DPRD Halmahera Utara agar dapat membuka kembali Kantor Samsat agar pelayanan dapat berjalan normal.

”Saya sudah sampaikan ke Sekertaris Daerah agar segera dilakukan pembayaran, jadi kami harap kantor Samsat dapat dibuka kembali agar pegawai kami kembali melakukan aktivitas pelayanan,”harapnya.(red)