Pengadaan Berkelanjutan, Karo BPBJ Malut Harap Stakeholder Berkolaborasi

Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Malut Kadri La Etje (dok: istimewa)

PUBLIKA-Sofifi, Sampai saat ini satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyampaikan rencana umum pengadaan (RUP) baru mencapai 89 persen.

Sementara batas penyampaian RUP melalui SIRUP LKPP hingga 31 Maret 2023, untuk itu butuh kerjasama semua SKPD dilingkungan Pemprov Malut demi kelancaran proses pengadaan barang dan menuju Maluku Utara pengadaan berkelanjutan.

 “Semua stakeholder pengadaan harus berkolaborasi menuju 2023 Maluku Utara Procurement Sutainable,”Hal ini disampaikan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Setda Malut Kadri La Etje saat dikonfirmasi wartawan via WhatsApp, Kamis (16/3).

Kadri mengatakan penyampaian RUP sangat penting disampaikan sebelumnya batas waktu yang ditentukan.

“Saya sangat berharap agar 31 maret semua sudah finis pengumumam RUP sehingga schedul untuk APBD-P sudah bisa disusun,”harapnya.

Lanjut Kadri, jika semua berjalan sesuai ketetapan waktu. maka dapat memitigasi resiko resiko kritis pada kegagalan pekerjaaan tahun 2023 dari berbagai sumber anggaran baik APBD induk, dana alokasi khusus (DAK) dan APBD-P.

Kadri menambahkan pelaku pengadaan khusunya PPK dan Pejabat Pengadaan konsisten pada e-katalog, TKDN, P3DN, produk UMK menuju pengadaan yang berkelanjutan.(red)