Fraksi PDIP Minta Pemprov Malut Kurangi Belanja Perlengkapan Kantor dan Rakor

Ketua Fraksi PDIP Hj Rahmawati Muhammad menyampaikan pandangan terhadap Ranperda Pertanggungjawaban APBD Malut 2020 dalam rapat paripurna DPRD Malut (foto: Ulfa/staf Humas Deprov Malut)

PUBLIKA-SOFIFI, Pemerintah Daerah Provinsi Malut  agar lebih efektif dan efisien ditengah masa Pandemi ini, karena APBD tidak hanya diukur dari penerapan standar akuntasi pemerintah berbasis aktual saja, namun diukur juga dari efisensi dalam belanja daerah.

“Kami Berharap Pemerintah daerah lebih fokus dalam percepatan pertumbuhan ekonomi dibidang Pembangunan, Investasi dan Kesehatan walaupun masa Pandemi masih berlangsung,”hal ini ditegaskan Ketua Fraksi PDIP Deprov Malut Hj Rahmawati Muhammad, dalam rapat paripurna Deprov dengan agenda pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda Tentang Laporan Pertanggujawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2020, Senin  (28/6/2021)

Rahmawati mendesak kepada Pemerintah Daerah Provinsi Malut untuk melakukan evaluasi terhadap besaran jumlah belanja untuk kegiatan-kegiatan yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan kesejahteraan rakyat, terutama kegiatan seperti jasa peralatan perlengkapan kantor, Kegiatan Rapat koordinasi dan konsultasi, dan sejenisnya. “ Hasil evaluasi tersebut diarahkan untuk digunakan dalam peningkatan alokasi anggaran yang berkaitan langsung dengan pengetasan pandemi Covid-19, Stimulus ekonomi untuk UMKM serta sektor unggulan yang di daerah ini seperti Pertanian dan perikanan,”desaknya.

Selanjutnya kata Politisi perempuan PDIP mendesak psd  Pemeritah juga perlu menetapkan target Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).”salah satu ukuran untuk menilai keberhasilan pengelolaan keuangan daerah adalah melihat Peningkatan keberhasilan IPM daerah tersebut,”terangnya.

Menurutnya, Fraksi PDI Perjuangan menghendaki agar Pemerintah Provinsi Maluku Utara semakin meningkatkan Kas daerah melalui PAD, peningkatan kualitas layanan publik serta kinerja aparatur, penataan infrastruktur, transparansi pengelolaan keuangan daerah. “kami minta Pemprov melakukan terobosan-terobosan dalam pemanfataan dana APBD untuk peningkatan perekonomian masyarakat dan juga meningkatan PAD, baik dari sektor pemberdayaan usaha mikro menengah, pertanian, peternakan, pariwisata dan ekonomi kreatif,”desaknya.(*)