Publikamalut.com
Beranda News Hasil Investigasi Lembaga Hukum, Dugaan Perbedaan Data Penyaluran Mita di Kepsul

Hasil Investigasi Lembaga Hukum, Dugaan Perbedaan Data Penyaluran Mita di Kepsul

Diskusi Publik 

PUBLIKA-sanana, Persoalan kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis minyak tanah (Mita) di Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara (Malut) mendapat perhatian serius dari lembaga kantor hukum di Kepsul.

Atas persoalan Mita di Kepsul, ketua lembaga kantor hukum Rasman Buamona dan Rekan, membuat Diskusi Publik dengan tema Minyak Tanah Untuk Siapa? serta Evaluasi Kembali Minyak Tahan di Kabupaten Kepulauan Sula. 

Kegiatan ini laksanakan di JS Coffee, Desa Fatce Kacamata Sanana, pada pada pukul 20.00 wit, Sabtu (28/1/2023).

Menurut Rasman Buamona diskusi publik ini dibuat berdasarkan data yang ditemukan dilapangan dari hasil investigasi, dalam menyikapi persoalan minyak tanah pada akhir tahun 2022 kemarin hingga memasuki bulan Januari tahun 2023 berjalan.

Pria yang disapa akrab Rambo itu, dalam pembukaan dialog menguraikan hasil investigasi bersama rekan,  terdapat ada selisih jumlah perijinan Agen Penjual Minyak Tahan (LPG) atau pangkalan, dari PT Sanana Lestari dengan jumlah 1001 pangkalan sementara Disperindagkop sebanyak 98 pangkalan yang ada di Kepsul.

Lanjut Rambo, sisi yang lain ada pula kuota mita tidak merata, dari kedua instansi itu, yakni data diperoleh PT Sanana Lestari stok minyak tanah 460  ton perbulan yang disalurkan ke Agen Penjual Minyak Tanah, sedangkan Disperindagkop terdapat 420  ton stok perbulan distribusi ke Agen.

“Dari selisih stok minyak tanah yang disalurkan ke Abgen Penjual Minyak Tanah (LPG) terdapat 40 ton tersisah. Hal ini pun muncul pertanyaan”Sebenarnya penyediaan pangkalan untuk menjual atau mendistribusi di masyarakat ini berapa jumlahnya?,”Kat Rasman dengan nada tanya.

“Dan apakah kuota 420 ton dan 460 ton ini masih kurang atau kah cukup memenuhi kebutuhan 3 elemen yang di atur dalam Perpres nomor 191 tahun 2014 atau Perpres nomor 117 tahun 2021 harga jual enceran bahan bakar minyak Rumah tangga UMKM dan Usaha Perikanan?,”Rasman menambahkan.

Tambah alumni Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate itu, selain temuan jumlah pangkalan dan stok minyak tanah yang berbeda, ada pula dua desa Kecamatan Sanana terdapat penjualan mita atas harga, dan juga terdapat 19 Agen Penjual Minyak Tanah di Desa Mangon Kecamatan.

“Di dua desa kecamatan Sanana itu ada pembelinya diatas harga,” ungkanya.

Kemudian walaupun data yang ditemukan cukup falid itu, namun menurutnya hasil investigasi tersebut belum terlalu signifikan karena surat yang ajukan ke PT Pertamina Depot Sanana tidak diindahkan, lantaran Direkturnya sedang keluar daerah.

“Dan mereka sampaikan langsung saja ke PT Lestari Sanana dan Disperindagkop,” ujar pria berprofesi pengacara itu.

 dari data yang ditemukan pihaknya menduga dibalik issu kelangkahan mita, ada oknum mafia minyak tanah”dugaan kami ada mafia minyak tanah,” Rasman. 

Sekedar diketahui narasumber yang diundang dalam diskusi publik itu yakni Pemerintah Daerah melalui Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM Jena Tidore, Ketua Komisi II DPRD Kepsul Safrin Gaelia, Direktur PT Lestari Sanana Sofyan Anwar dan Kepolres Kepulauan Sula atau yang mewakil Kabag Ops Reskrim lajaya Muhidin.(tr03/red).

Komentar
Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *