Menjaga Kepercayaan Terhadap BPBJ Malut, Kadri Gunakan Konsep Akreditasi

Foto bersama Kepada Biro (tengah) bersama staf BPBJ Setda Malut (dok:PUBLIKAmalut.com)

PUBLIKA-Sofifi, Menjaga dan mengembalikan kepercayaan publik, Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Maluku Utara dibawah nahkoda Kadri La Etje menerapkan sistem manajemen mutu, dengan konsep akreditasi Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Maluku Utara (Malut) menuju Center Of Exellence (Pusat Keunggulan Pengadaan).

Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Malut Kadri La Etje didampingi Kepala Bidang serta ketua Pokja saat memberikan keterangan pers, di Red Corner, Kamis (6/10) menggunakan penerapan akreditasi menuju Center Of Exellence tujuannya agar semua tim di BPBJ bisa bekerja lebih baik, sesuai koridor dan sesuai sistem sehingga apa yang dilakukan bisa terukur agar apa yang dihasilkan ke depan kualitas pembangunan di maluku utara lebih baik serta memberikan kepercayaan dan kepuasan publik.

“Penerapan akreditasi sistem managemen mutu dilakukan dalam rangka mengembalikan kepercayaan costumer yakni pelaku usaha di malut perlu mendapat respon terbaik dengan dorongan penerapan akreditasi karena dengan adanya penerapan akreditasi minimal dapat meminimalisir kegiatan yang tidak dapat tertelusuri atau kegiatan yang tidak dapat dipertanggujawabkan,”katanya.

Lanjut dia berharap pada semua pelaku pengadaan baik Pengguna Anggaran (PA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pokja hingga pejabat pengadaan tertib aturan dan tertib hukum yakni perarturan presiden, pemen KP dan Permen PUPR terkait konstruksi menjadi sandaran, sehingga ketika penerapan akreditasi maka harus konsiten dengan peraturan yang ada dan kinerja di BPBJ juga berkualitas.

 “Kita tau bahwa, sistem menagemen mutu yang sering kita lihat adalah sistem managemen mutu ISO 9001. Saat ini saya dibantu oleh para Kabid dan Pokja dengan tujuan dan itikad baik dalam rangka mewujudkan UKPBJ Malut dalam penerapan akreditasi mencapai Center Of Exellence,”harapnya.

Mantan Kepala Bidang Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Malut ini berharap kedepan level Maturity UKPBJ Malut meningkat, karena saat ini UKPBJ Malut sudah berada di level II menuju level III proaktif, sehingga diupayakan bisa meningkat hingga ke level V, agar prospek pengadaan barang dan jasa di Malut bisa dihimpun kekuatan kompetensi dan bisa sejajar dengan UKPBJ yang ada di provinsi lain.

“Kita akan terus berupaya, agar sistem pengadaan barang dan jasa bisa dilakukan dengan baik,”katanya.

Kadri menyebutkan, didalam pengadaan barang dan jasa, ada manejemen pengadaan, penyedia, kinerja dan manejemen resiko. Empat manejemen ini akan kita aplikasikan dalam membangun rumah yang disebut dengan rumah akreditasi. Esensinya kata Kadri, sistem manajemen mutu, bekerja menggunakan SOP, bekerja menggunakan standar dan standar itu diakui dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Bekerja berdasarkan sistem dan prosedur  hasilnya akan seragam, misalnya manis maka  hasilnya pun manis semua, jika tidak berdasarkan standar maka hasilnya hari ini pahit, besok manis dan besoknya lagi asam, artinya apa, jika BPBJ bekerja berdasarkan sistem dan standar maka hasilnya memberikan kepercayaan dan kepuasan publik,”ungkapnya.

Ia menambahkan penerapan program akreditasi ini  ada dukungan dari semua pihak, terutama insan pers, sehingga sistem kontrol kinerja di BPBJ bisa terkontrol dengan badik.(red)