Anggaran Pemda di Malut ‘Nganggur’ di Bank Akibat Penyerapan Rendah

Direktur Pelaksana dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kemendagri Horas Panjaitan. (dok: Supardi Tiakoly)

PUBLIKAmalut, Kementerian Dalam Negeri memberikan warning pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara agar tingkatkan penyerapan anggaran, pasalnya sampai 30 Agustus 2022, rata-rata penyerapan masih bawah 50 persen. Hal ini disampaikan Horas Panjaitan, Direktur pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah Kemendagri.

Horas mengataan banyak hal yang menjadi penyebab tingkat penyerapan renda, namun dalam forum rapat tadi sudah disepakati bersama, bahwa sampai akhir Sepember 2022, penyerapan anggaran sudah diangka 60 persen.

”Banyak penyebab, namun tadi dalam rapat tadi semua pemda sudah sepakan, dan tergetkan akhir September 2022 pencairan sudah diatas 60 persen, untuk itu kesepakan ini kita kawal bersama,”harapnya.

Horas juga memberikan peringatakan pada Pemda Kabupaten/kota agar penyimpanan anggaran daerah di deposito jangan terlalu lama, sehingga penyebabkan anggaran tersebut nganggur di bank. 

“penyimpanan anggaran daerah di deoposito hampir semua daerah di Indonesia lakukan itu, bahkan jawa timur dan Jawa Barat serta DKI Jakarta sangat besar, namun jangan oriensi sebagai pendapat, untuk itu jika ada kebutuhan pembangunan dan pelayanan public, segara dibayarkan. jangan sampai anggaran nganggur di bank,”cetusnya.

“ Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah agar dilakukan pembayaran jika SKPD telah ajukan, jangan ditahan-tahan, sehingga tidak mempengarui pada penyerapan anggaran, dan tidak jadi alasan lagi,”hharapnya.

Ia juga meminta pada organisas perangkat daerah harus menyusun termin waktu pelaksanaan kegiatan, dan waktu pencairan dalam perencanaan, jangan dilakukan perubahan ditengah perjalanan.”perencanaan sudah bagus, namun dipertengahan terjadi perubahan, hal in tidak perlu dilakkan lag karena sangat berdapat pada realisasi anggaran,”harapnya.(red)