Kans Kuat Tiga Nama Usulan Gubernur, Peluang Jadi Pj Bupati Halteng

Tiga Pejabat Pemprov Malut diusulkan sebagai Pj Bupati Halteng (dok: istimewa)

PUBLIKA-Sofifi, Gubernur Maluku Utara KH Abdul Gani Kasuba resmi mengusulkan tiga nama calon Pj Bupati Halmahera Tengah ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri), pasalnya pasangan Bupati dan wakil Bupati Halmahera Tengah, Edi Langkara dan Rahim Odeyani akan berakhir masa jabatannya.

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Maluku Utara, Nomor : 131/3547/G tanggal 4 November 2022, Gubernur Abdul Gani Kasuba telah mengusulkan Imam Makhdy Hasan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, Fehby Alting Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku Utara, dan Salmin Janidi sebagai Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Utara.

Dari tiga nama tersebut, diketahui sesuai informasi yang dihimpun dari berbagai sumber, bahwa Imam Makhdy Hasan merupakan kandidat terkuat sebagai Penjabat Bupati Halteng yang dibekingi langsung oleh Gubernur Abdul Gani Kasuba.

Namun peluang terbuka juga Fehby Alting, informasi yang dihimpun Kepala BPBD Malut didorong oleh Wagub Al Yasin Ali, sehingga keduanya memiliki peluang yang kuat yang sama menduduki kursi Bupati Halteng, sementara Salmin Janidi diinsinyalir hanya sebagai pelengkap syarat usulan tiga nama, namun Salmin Janidi memiliki pengalaman dalam birokrasi dengan menduduki beberapa jabatan di Pemprov Malut selama dua periode pemerintahan AGK.

Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Samsuddin A. Kadir mengatakan, bahwa usulan Gubernur Abdul Gani Kasuba terkait Penjabat Bupati Halteng masih berproses di Kementerian Dalam Negeri dan Tim Penilai Akhir.

Sehingga, Surat Keputusan (SK) pengangkatan Penjabat Bupati Halteng akan dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri menjelang akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Halteng. Juga diharapkan, siapapun yang dipilih nanti harus bertanggung jawab atas tugas yang diembannya.

“Yah, kita masih menunggu proses di Kemendagri dan Tim Penilai Akhir. Biasanya, SK keluar menjelang akhir masa jabatan. Kalau saya lihat teman-teman (yang diusulkan) lebih pada perintah. Kalau Pak Gubernur mengusulkan itu berarti yang bersangkutan melaksanakan tugas tambahan sebagai Penjabat Bupati,” jelasnya, saat dikonfirmasi secara terpisah, di ruang kerjanya.

Disentil terkait video Imam Mahdy yang diisukan mengukur jas yang ramai di Group WhatsApp, kata Sekda Malut itu hal biasa karena semua punya baju jas putih.”itu biasa saja, saya punya juga ada jas putih”kata Samsuddin mengakhiri.

Anggota Komisi I DPRD Maluku Utara, Sugeng Cahyono menilai ketiga nama yang diusulkan oleh Gubernur Abdul Gani Kasuba memang sudah memenuhi persyaratan dari segi apapun. Sehingga, layak dipilih salah satunya untuk dijadikan Penjabat Bupati Halteng.

“Pada prinsipnya, Penjabat Bupati yang diusulkan ini sudah sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku. Apalagi mengenai kepangkatan dan persyaratan lainnya pasti sudah memenuhi syarat,” kata Sugeng, saat dikonfirmasi wartawan via telepon, Kamis (10/11).

Sugeng juga menyarankan, agar Gubernur Abdul Gani Kasuba tidak tinggal diam, supaya Penjabat Bupati Halteng kali ini memang benar-benar dipilih sesuai usulan Gubernur, bukan usulan dari pihak lain. Sebab, sebelumnya usulan Gubernur Maluku Utara terkait Penjabat Bupati Kabupaten Pulau Morotai tidak diakomodir oleh Kementerian Dalam Negeri.

Disentil terkait Imam Makhdy Hasan dan Fehby Alting yang masing-masing dibekingi oleh Gubernur dan Wagub Maluku Utara. Politisi Partai Amanat Nasional ini malah tidak mempersoalkannya.

Baginya, siapa pun yang bakal dipilih untuk menjadi Penjabat Bupati Halteng harus mempunyai kemampuan untuk mengelola pemerintahan, memahami aturan pertambangan, karena Kabupaten Halteng adalah daerah pertambangan nikel, serta dapat menciptakan rasa aman dan nyaman di masyarakat. Apalagi saat ini masyarakat akan diperhadapkan dengan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 nanti.

“Jadi, siapa saja yang dipilih nanti, menurut hemat saya, orang yang memahami aturan dan aturan pertambangan. Tentunya, membuat yang terbaik buat Halmahera Tengah. Jangan sampai nanti malah menimbulkan polemik dan ada gejolak masyarakat pada saat menjelang persiapan pemilihan Legislatif maupun Pemilukada,” harapnya, Sugeng anggota DPRD Malut dari dapil Tikep-Halteng-Haltim itu.(red)