Menteri BUMN Belum Respon Surat Gubernur AGK Permintaan Pelabuhan Bastiong

Aktivitas Kapal di Pelabuhan Bastiong (dok: PUBLIKAmalut.com)

PUBLIKAmalut-Pemerintah Provinsi Maluku Utara berharap pelabuhan
Bastiong yang saat ini dikelolah oleh PT Pelindo dapat diserahkan ke Pemprov
Malut, rupanya belum direspon oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erik
Tohir. Padahal Gunbernur Malut KH Abdul Gani  Kasuba telah menyurat pada februari 2022.

Dalam surat Gubernur Malut dtujukan pada Menteri BUMN RI
dengan nomor 551/424/B. dengan perihal permohonan penyerahan pengelolaan
pelabuhan Bastiong, isi surat tersebut bahwa salah satu pelabuhan di Provinsi
Malut yang sangat menjadi minat pemerintah Provinsi Malut sebagai pilot projet
pengelolaan pelabuhan laut itu pelabuhan Bastiong, dengan status dan hirarki
sebagai pelabuhan pengumpan regional.

“Kami mengarapkan pelabuhan Bastiong yang saat ini masih
dikelolah oleh PT. Pelindo IV Cabang Ternate diserahkan pengelolaan dan
pengoperasian dar Menteri BUMN kepada Pemprov Malut dan menjadi pilot projek
pengelolaan pelabuhan yang dapat meningkatkan pendapatan demi pembangunan
daerah dan peningkatan taraf hidup masyarakat,”bunyi isi surat yang
tandatangani oleh Gubernur Malut.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Malut Armin Zakaria saat
dikonfirmas awartawan via whatsap mengaku sampa saat ini surat Gubernur Malut
ke Menteri Perhubungan dan Menteri BUMN terkait dengan permintaan pengelolaan
pelabuhan Bastiong belum direspon.”Pelabuhan Bastiong itu asetnya PT. Pelindo,
sehingga harus ada persetujuan dari Menteri BUMN, surat Gubernur telah
disampaikan ke Menteri BUMN namun sampai saat ini belum direspon,”ujarnya.

Menurutnya alasan Pemprov Malut pengambilalihan pengelolaan
pelabuhan Bastiong karena statusnya pengumpan regional atau melayani antar
kabupaten/kota, selain itu untuk mendorong sektor pendapatan dibidang
perhubungan.”jika Pelabuhan Bastiong itu disrahkan ke Pemprov dapat
meningkatkan pendapatan asli daerah,”harapnya.(tim/red)