Publikamalut.com
Beranda Headline Kemiskinan di 2 Daerah Penyumbang PAD, DPRD Pertanyakan Kontribusi Pemprov

Kemiskinan di 2 Daerah Penyumbang PAD, DPRD Pertanyakan Kontribusi Pemprov

 

Foto ilustrasi kemiskinan (dok: istimewa/ANTARA)

PUBLIKA-SOFIFI, Komsi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara menyoroti angka kemiskinan di daerah tambang yakni Kabupaten Halmahera Timur dan Halmahera Tengah, padahal dua daerah ini penyumbang pendapatan Provinsi Malut yang bersumber dari dana bagi hasil (DBH) besar.

“ Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku Utara pada tahun 2021 di angka 16 persen, akan tetapi tingkat pertumbuhan itu tidak sesuai dengan dua daerah Haltim dan Halteng dengan tingkat kemiskinan cukup tinggi, padahal dua daerah tersebut penghasil tambang nikel yang memiliki kontribusi cukup besar terkait dengan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Malut, sehingga ini menjadi masalah,”hal ini disampaikan Ketua komisi lll Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) (Deprov) Malut Zulkifli Umar sat dikonfirmasi wartawan usai rapat bersama dengan Bappeda Provinsi Malut, Senin (14/3)

Zulkifli, dari data tersebut kita bisa mengetahui seberapa besar kontribusi pemerintah provinsi kepada kedua daerah itu, sehingga tidak ada pengurangan angka kemiskinan, pada hal dua daerah penyumbang DBH sangat besar dari sektor pertambangan,  data ini kita komisi lll dapat dari Badan Pusat Statistik (BPS).

“Dari data tersebut kita bisa mengetahui seberapa besar kontribusi pemerintah provinsi kepada kedua daerah itu,  sehingga tidak ada pengurangan angka kemiskinan, Dan itu kita komisi lll dapat dari Badan Pusat Statistik (BPS),” ujar Zulkifli.

Politikus PKS mengatakan, Kita akan mendesak pemerintah agar berupaya untuk melakukan intervensi agar bisa menurunkan angka Kemis di dua daerah tersebut, dengan langkah langkah yang terukur dengan melibatkan semua SKPD bukan bukan bicara sepotong-sepotong.

“Kita mendesak pemerintah agar berupaya untuk melakukan intervensi agar bisa menurunkan angka kemiskinan di dua daerah tersebut, dengan langkah langkah yang terukur dengan melibatkan semua SKPD bukan bukan bicara sepotong-sepotong,” tegasnya.(ai/red)

Komentar
Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *