Merasa Diabaikan Pemprov, APDESI Tikep Demo Gubernur AGK

Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (APDESI) Tikep bersama warga setempat menggelar unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Malut di kawal ketat personil Satpol-PP Provinsi. (Dok:Rais for Publikamalut.com)

PUBLIKA-SOFIFI, Pemerintah Provinsi Maluku Utara dibawah kepemimpinan KH Abdul Gani Kasuba selalu mengabaikan persoalan jalan di Oba Selatan, sehingga membuat Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia atau APDESI Kota Tidore Kepulauan pmendatangi kantor Gubernur Maluku Utara di Sofifi untuk menggelar aksi, Senin (17/1)

Ratusan massa yang terdiri dari kepala desa beserta staf dan masyarakat Oba bergerak dari titik kumpul penginapan Yusmar Balbar, i menuju kantor Gubernur, dan menyampaikan tuntutan sejumlah persoalan di wilayah mereka yang menjadi tanggung jawab pemerintah Provinsi, seperti ruas jalan di Oba Selatan, serta kedisiplinan ASN berkantor di Sofifi.

Aksi yan dilakukan APDESI di depan Kantor Gubernur Malut  tidak lama, lantaran Gubernur Malut KH Abdul Gani Kasuba disampingi sejumlah Staf Ahli dan Pimpinan OPD langsung menemui masa aksi untuk hering.

Gubernur langsung menyetujui permintaan tersebut, sekitar 13 kepala desa diijinkan dialog langsung dengan orang nomor satu di Pemprov Malut tersebut. Gubernur juga didampingi Ketua DPRD Kuntu Daud, Sekretaris Daerah Samsuddin A Kadir dan OPD terkait.

APDESI Tikep gelar aksi di depan Kantor Gubernur Malut menuntut pembangunan jalan di Oba Selatan.(dok: Rais for Publikamalut.com)

Ketua APDESI Kota Tidore Kepulauan, Muchlis Malagapi menyampaikan bahwa aksi itu murni atas dasar kegelisahan kondisi yang dialami masyarakat di Oba Selatan. Ia memastikan pihaknya datang bukan karena kepentingan politik tapi karena persoalan rasa.“Kondisi eksisting jalan di Oba Selatan sangat memprihatinkan. Kondisi inilah yang menggugah kami bisa hadir disini untuk mengetuk nurani oenguasa di negeri ini,”tegas Muchlis 

Ia mengatakan, hasil pertemuan dengan Gubernur KH. Abdul Gani Kasuba sekitar dua jam lebih ada 11 poin utama yang disampaikan kepada Gubernur dan sudah diterima. “Alhamdullilah perwakilan 13 Kades tadi menyaksikan bahwa Gubernur telah menerima torang (kami) punya tuntutan itu,”

Ia menegaskan, dengan diterimanya tuntutan mereka bukan berarti perjuangannya sudah selesai. Mereka memastikan bakal terus mengawal tuntutan itu hingga terwujud. “Kami kasih target 2022 ini ruas jalan Payahe-Dahepodo harus selesai. Kalau kemudian aspirasi ini tidak diakomodir sebagaimana pengakuan Gubernur, kami akan melakukan aksi ini lagi,”tegasnya.(tim/red)