Sekolah Rakyat Sasar 34 Ribu Anak Putus Sekolah di Malut, Penerimaan Siswa Dibuka

PUBLIKA-Ternate, Pemerintah Provinsi Maluku Utara terus memacu percepatan pelaksanaan Program Sekolah Rakyat Tahun 2026. Program yang digagas untuk membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu itu kini menyasar sekitar 34 ribu Anak Tidak Sekolah (ATS) yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota di Maluku Utara.

Langkah percepatan tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Rekrutmen Calon Siswa dan Penyelesaian Pembangunan Sekolah Rakyat yang dipimpin langsung Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, bersama Kementerian Sosial RI di Kediaman Wakil Gubernur, eks-Crisant Ternate, Jumat (29/5/2026).

Rapat yang berlangsung secara luring dan daring itu menjadi momentum penting untuk memastikan target penerimaan siswa baru serta kesiapan infrastruktur Sekolah Rakyat menjelang tahun ajaran baru.

Dalam arahannya, Sarbin Sehe menegaskan bahwa keberadaan Sekolah Rakyat harus benar-benar menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini kesulitan mengakses pendidikan. Karena itu, pemerintah tidak hanya menunggu pendaftaran, tetapi akan turun langsung ke lapangan untuk mencari dan mendata anak-anak yang layak menjadi peserta program.

“Masih banyak anak-anak usia sekolah yang memenuhi syarat tetapi belum masuk dalam sistem pendataan. Mereka harus ditemukan dan diberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan melalui Sekolah Rakyat,” tegas Sarbin.

Berdasarkan data yang dipaparkan dalam rapat, jumlah pendaftar Sekolah Rakyat hingga saat ini baru mencapai sekitar 300 anak. Sementara kapasitas yang harus dipenuhi mencapai 1.080 siswa untuk setiap angkatan. Kondisi tersebut membuat pemerintah harus melakukan langkah-langkah percepatan agar target dapat tercapai sebelum tahun ajaran baru dimulai.

Untuk mendukung proses rekrutmen, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara akan menyediakan data sekitar 34 ribu Anak Tidak Sekolah mulai dari tingkat SD hingga SMA. Data tersebut akan menjadi dasar bagi tim lapangan dalam melakukan pendataan dan verifikasi calon siswa.

Kementerian Sosial melalui Satgas Rekrutmen juga mengingatkan agar prioritas utama diberikan kepada Anak Tidak Sekolah serta anak-anak yang terancam putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi keluarga.

“Kami ingin memastikan program ini tepat sasaran dan menjadi solusi bagi anak-anak yang selama ini kesulitan mengakses pendidikan,” ujar perwakilan Satgas Kemensos dalam rapat tersebut.

Tidak hanya fokus pada rekrutmen siswa, pemerintah juga terus mengawal pembangunan fisik Sekolah Rakyat. Hingga akhir Mei 2026, progres pembangunan gedung Sekolah Rakyat di Kabupaten Halmahera Barat dan Halmahera Utara telah mencapai 54 persen.

Pemprov Maluku Utara bersama Kemensos RI optimistis pembangunan dapat diselesaikan sesuai target pada Juni 2026 sehingga kegiatan belajar mengajar dapat dimulai tepat waktu.

Khusus untuk Sekolah Rakyat di Rioribati, Kabupaten Halmahera Barat, strategi rekrutmen akan lebih difokuskan pada wilayah sekitar lokasi sekolah. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan minat masyarakat sekaligus mempermudah akses siswa terhadap layanan pendidikan.

Melalui percepatan rekrutmen dan pembangunan yang terus dikawal secara intensif, Pemerintah Provinsi Maluku Utara berharap Program Sekolah Rakyat dapat menjadi instrumen penting dalam menekan angka putus sekolah, memperluas akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu, serta menciptakan generasi muda yang lebih berkualitas di masa depan. Program ini juga menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam memberikan kesempatan belajar yang setara bagi seluruh anak bangsa.(red)