Target Pemprov Maluku Utara Turunkan Kemiskinan Belum Sesuai Harapan 

PUBLIKA-Ternate, Kemiskinan menjadi isu penting dan harus dimengerti dan dipahami sebagai persoalan bersama sehingga harus ditangani dalam konteks bersama.

“Setiap program penanganan kemiskinan harus dipahami secara menyeluruh dan saling interdependen dengan beberapa program kegiatan lainnya,”

Hal ini disampaikan Penjabat Sekertaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Dr. Abubakar Abdullah, dalam rapat koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten/Kota se- Maluku Utara tahun 2024, di Gamalama Ballroom Bela, Rabu (6/11/24)

Abubakar mengatakan pengentasan kemiskinan  sangat terkait dengan tujuan global lainnya, seperti: pekerjaan yang layak, pendidikan yang berkualitas, peningkatan infrastruktur, akses pada pelayanan kesehatan, dunia tanpa kelaparan, kesehatan yang baik dan kesejahteraan, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi, energy bersih dan terjangkau, hingga pentingnya kemitraan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.

“Bicara pengentasan kemiskinan tidak hanya sekedar tugas konstitusi, tetapi pengentasan kemiskinan adalah sebuah tugas kemanusiaan,”ujarnya.

BACA JUGA:Separuh Penduduk Maluku Utara Gantungkan Hidup di Hasil Pertanian

Abubakar mengaku Maluku utara penurunan kemiskinan esktrem pada Maret 2024 sebesar 0,52%, turun 0,17 persen poin terhadap maret 2023 sebesar 0,67%, pekerjaan belum selesai karena angka kemiskinan ekstrem pada Maret 2024 ini belum mencapai target pemerintah, yaitu nol persen.

“penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas dalam Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) provinsi maluku utara tahun 2020-2024, yang akan berakhir pada tahun 2024 ini, tingkat kemiskinan  ditargetkan turun menjadi 6,19 %,”ujarnya.

Namun lanjut Abubakar berdasarkan data BPS saat ini tingkat kemiskinan Provinsi Maluku Utara pada Maret 2024 sebesar 6,32 persen, turun 0,14 persen poin terhadap Maret 2023 sebesar 6,46 % dan turun 0,05 persen poin terhadap September 2022.

Meski kita berada di bawah angka nasional yaitu 9,03 % tetapi ada 2 kabupaten masih mengantongi angka 2 digit yang berarti berada di atas angka nasional yaitu Halmahera Timur 11,91 % Tahun 2024 turun 0,56 persen poin dari 12,47 di Tahun 2023 dan Halmahera Tengan 10,71% Tahun 2024 turun 0,73 persen poin dari 11,44 di tahun 2023 .

“Selama tahun 2020-2024 tingkat kemiskinan Provinsi Malut belum menunjukkan penurunan yang signifikan yang berada pada level 6,91% dari tahun 2019. Tingkat kemiskinan ditargetkan menurun pada level 6,19% di Tahun 2024, dan ini merupakan target kita bersama,”harapnya.

BACA JUGA:Pertumbuhan Ekonomi Tiga Sektor di 10 Kabupaten/kota Malut  Lambat

Berdasarkan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) by name-by address (berbasis nama dan alamat), bahkan by NIK (berbasis Nomor Induk Kependudukan), juga karakteristik sosial-ekonomi keluarga yang relatif baru, dan juga peringkat kesejahteraan keluarga.

“Berdasarkan Data P3KE 2024, Desil 1 sampai 4  Maluku Utara Tercatat Jumlah Keluarga 101.575 dan Individu tercatat 445.182 Orang, sedangkan untuk Kab/Kota yang tertinggi adalah Halmahera Selatan dengan Jumlah Keluarga 17.132 dan Individu 80.886 Orang,”ungkapnya.

Menurutnya angka kemiskinan semakin kecil justru membutuhkan penanganan lebih kompleks dan sumber daya lebih besar karena kita berhadapan dengan kelompok paling bawah kemiskinan.

“saya meminta dukungan kepada saudara-saudara dan mengajak seluruh elemen pemerintah dan non-pemerintah untuk dapat bekerjasama serta saling bahu membahu diantara kita semua, agar target tersebut dapat tercapai dan memastikan semakin banyak masyarakat Maluku Utara lebih sejahtera di masa depan,”jelasnya.

Berbagai program peningkatan keterampilan dan penyediaan seperti modal, infrastruktur dasar, dan fasilitas untuk mendukung perkembangan usaha mereka yang masih berskala mikro, dengan demikian mereka secara lambat laun akan dapat meningkatkan skala usahanya dan bermitra dengan pelaku usaha lainnya, sehingga mampu keluar dari garis kemiskinan.

“penyediaan program dan layanan pembangunan diupayakan adanya sinergi antara perencanaan dan penganggaran agar berpihak pada masyarakat miskin, atau  benar-benar diterima dan dinikmati oleh masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan,”harapnya.

Abubakar mengaku pemerintah Provinsi pun telah berusaha dalam mendukung penanggulangan kemiskinan dengan menyediakan anggaran dari APBD yang tersebar dibeberapa OPD, untuk  mendukung penanggulangan kemiskinan dengan Total Anggaran ±Rp 371.812 miliar lebih.

“Program tersebut berupa bansos, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan serta terdiri dari beberapa sektor  diantaranya sosial, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, air bersih dan sanitasi serta ketenangakerjaan,”ungkapnya.

Ia berharap rapat koordinasi ini dapat meningkatkan fokus program-program yang lebih ditujukan kepada masyarakat miskin agar lebih efektif dan effisien, dengan demikian kelompok masyarakat yang seluruhnya tidak terjangkau dan mampu mengakses kegiatan produktif yang bersifat formal, dan kelompok masyarakat yang masih berada di bawah garis kemiskinan dapat lebih terperhatikan dan terbantu, sehingga kegiatan pembangunan dapat juga mereka rasakan manfaatnya.(red)