Dari e-Kontrak hingga e-Katalog, Biro PBJ Malut Dorong Pengadaan Digital di Halsel

PUBLIKA-Sofifi, Transformasi digital pengadaan barang dan jasa pemerintah terus diperluas Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Melalui Biro Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Setda Malut, pembinaan dilakukan hingga ke Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) guna mendorong tata kelola pengadaan yang lebih transparan, efektif, akuntabel, dan berintegritas.

Pembinaan yang berlangsung di Aula Dinas Pendidikan Halmahera Selatan, Rabu (22/7/2026), tersebut menitikberatkan pada implementasi e-Kontrak, optimalisasi e-Katalog Versi 6, konsolidasi pengadaan, serta peningkatan kapasitas aparatur pengadaan.

Kegiatan ini melibatkan berbagai unsur pelaksana pengadaan, mulai dari Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan, hingga para camat.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Halmahera Selatan, Agus Heriawan, menegaskan bahwa transformasi digital harus dibarengi dengan penguatan integritas aparatur.

Menurutnya, penerapan sistem digital memang menghadirkan proses pengadaan yang semakin transparan dan akuntabel. Namun, keberhasilan sistem tersebut tetap bergantung pada profesionalisme dan kepatuhan aparatur terhadap regulasi.

“Transformasi digital menghadirkan sistem yang semakin transparan dan akuntabel. Namun keberhasilan sistem tersebut tetap bergantung pada integritas para pelaksananya,” kata Agus.

Sementara itu, Kepala Biro PBJ Setda Provinsi Maluku Utara, Hairil Hi. Hukum, melalui sambutan yang dibacakan Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi PBJ, Takdir Ali Mahmud, mengatakan pembinaan tersebut merupakan bagian dari komitmen Pemprov Malut dalam meningkatkan kualitas tata kelola pengadaan di kabupaten dan kota.

Ia menilai, tantangan pengadaan pemerintah tidak cukup dijawab hanya dengan pemanfaatan teknologi. Kompetensi sumber daya manusia juga harus diperkuat agar sistem digital dapat diterapkan sesuai ketentuan.

“Kami berharap seluruh peserta dapat memanfaatkan kegiatan ini untuk menyamakan pemahaman sehingga dapat diterapkan di unit kerja masing-masing,” ujarnya.

Dalam pembinaan tersebut, Takdir Ali Mahmud yang juga merupakan narasumber bersertifikat dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), memaparkan sejumlah materi strategis.

Materi tersebut meliputi implementasi e-Kontrak, optimalisasi e-Katalog Versi 6, penguatan tata kelola kontrak melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), konsolidasi pengadaan, hingga pengembangan kompetensi JF PPBJ dan PPK Tipe B.

Peserta juga dibekali pemahaman mengenai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) periode 2026–2029 yang telah diselaraskan dengan arah pembangunan nasional. Indeks ini diharapkan menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam memperbaiki kualitas perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pengadaan.

Usai kegiatan pembinaan, tim Biro PBJ Setda Provinsi Maluku Utara melanjutkan silaturahmi dengan Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Bassam Kasuba.

Dalam pertemuan tersebut, Bassam menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Malut, khususnya Biro PBJ, atas dukungan dan pembinaan berkelanjutan dalam meningkatkan kapasitas aparatur pengadaan di daerah.

Ia berharap sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten terus diperkuat. Dengan demikian, transformasi digital tidak sekadar menjadi perubahan sistem, tetapi juga mampu menghadirkan perbaikan nyata dalam tata kelola pengadaan yang lebih efektif, transparan, dan berintegritas.

Pembinaan ini menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem pengadaan pemerintah yang profesional melalui penguatan teknologi dan kompetensi aparatur. Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.(red)