Sebanya 145 Ribu KK Malut Masuk Desil 1-4, Ini Kata Gubernur Sherly

PUBLIKA-Sofifi,  Data kesejahteraan masyarakat di Maluku Utara kembali menjadi sorotan. Dari sekitar 400 ribu keluarga di provinsi itu, sebanyak 145 ribu keluarga tercatat berada pada desil 1 hingga 4. Namun, baru sekitar 50 ribu keluarga di antaranya yang menerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial.

Angka tersebut tidak serta-merta menunjukkan seluruh keluarga dalam desil 1 hingga 4 tidak mendapatkan haknya. Gubernur Malut Sherly Tjoanda Laos saat dikonfirmasi wartawan, jumat (11/11/2026) menjelaskan, penyaluran bantuan sosial tetap dibatasi kuota dan disesuaikan dengan persyaratan masing-masing program.

Meski demikian, Pemerintah Provinsi Maluku Utara kini mendorong masyarakat untuk aktif memeriksa dan memperbarui data desilnya.

Langkah itu dinilai penting karena kondisi ekonomi masyarakat tidak bersifat statis. Perubahan pekerjaan, pendapatan, hingga kehilangan mata pencaharian dapat membuat posisi kesejahteraan sebuah keluarga berubah.

“Manusia ini bergerak, data ini dinamis. Hari ini dia desil 6, karena tiba-tiba dia terkena PHK, bisa menjadi desil 4,” ujar Gubernur Sherly.

Masyarakat kini dapat mengecek status desil secara mandiri melalui, situs Kemensos. Jika hasilnya dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya, masyarakat dapat mengajukan pembaruan data melalui mekanisme yang tersedia.

“Kalau kemudian ternyata desilnya 6, misalnya dia merasa desilnya 4, maka dia boleh meng-update dirinya. Jadi masyarakat bisa proaktif untuk memperjuangkan status desilnya,” katanya.

Data Kemiskinan Diburu hingga By Name

Pemprov Maluku Utara juga terus berkoordinasi dengan BPS untuk memperbaiki basis data kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat.

Koordinasi bahkan dilakukan dengan Kepala BPS RI untuk memastikan proses pemutakhiran data dapat menjadi dasar kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Hasil Sensus Ekonomi 2026 sendiri belum keluar sehingga belum dapat digunakan untuk memperbarui keseluruhan data desil. Namun, pemerintah tidak ingin menunggu semata-mata hasil sensus untuk melakukan perbaikan data.

Pemprov juga meminta data masyarakat miskin secara by name kepada BPS. Data tersebut nantinya menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menentukan bentuk intervensi yang lebih tepat.

“Dari sekitar 400 ribu keluarga yang ada di Maluku Utara, desil 1 sampai 4 itu sekitar 145 ribu KK. Keluarga miskin ada sekitar 13 ribu keluarga. Data itu kami minta secara by name agar kemudian bisa kita intervensi tepat sasaran,” ujarnya.

Selain melalui situs pengecekan desil, masyarakat yang ingin mengetahui status penerima bantuan juga dapat memanfaatkan portal Cek Bansos Kemensos.

Jika merasa memenuhi persyaratan tetapi belum memperoleh bantuan, masyarakat dapat mengajukan usulan sesuai mekanisme yang tersedia, termasuk untuk program Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako.

Pemerintah berharap masyarakat tidak pasif menunggu. Pemutakhiran data membutuhkan keterlibatan pemerintah sekaligus masyarakat agar perubahan kondisi ekonomi di lapangan segera tercermin dalam basis data.

Target akhirnya adalah memastikan intervensi pemerintah lebih tepat sasaran dan mampu menekan angka kemiskinan Maluku Utara secara signifikan pada 2027.(red)