Gubernur Sherly Harap Pemprov dan Harita Nickel Berkolaborasi Tuntaskan Jalan di Pulau Obi

PUBLIKA-Sofifi, Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, mendorong seluruh perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan pengelola kawasan industri di wilayahnya—termasuk PT Harita Nickel—untuk meningkatkan kualitas pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) agar lebih terukur, transparan, dan tepat sasaran.

Hal tersebut disampaikan Gubernur saat memberikan sambutan dalam acara Temu Sinergi Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Harita Nickel di Aula Nuku Kantor Gubernur, Sofifi, Kamis (27/8).

Gubernur memaparkan tantangan demografis Maluku Utara yang mayoritas penduduknya bergantung pada sektor maritim dan agraris. Dari total 1,4 juta jiwa penduduk Malut, sekitar 60 persen bekerja sebagai petani dan 20 persen sebagai nelayan. Mengingat penyerapan tenaga kerja di sektor industri pertambangan terbatas pada kisaran 150 hingga 200 ribu orang, kesejahteraan petani dan nelayan harus menjadi prioritas utama.

Gubernur meminta Harita Nickel tidak hanya berfokus pada desa-desa Ring 1, melainkan memperluas jangkauan manfaat ke seluruh kawasan Pulau Obi. Dua kebutuhan paling mendesak yang disuarakan masyarakat Obi adalah akses jalan tani dan penyelesaian jalan lingkar Pulau Obi.

“Jika harus memilih dengan anggaran yang ada, masyarakat Obi sangat membutuhkan jalan lingkar dan jalan tani. Akses jalan yang memadai akan mempermudah mobilitas hasil pertanian seperti cengkih, pala, dan kelapa, sekaligus membuka akses kesehatan darurat bagi warga,” jelasnya.

Pemprov Malut sendiri berkomitmen mengalokasikan pembangunan jalan lapen sepanjang 15 kilometer per tahun di Pulau Obi. Oleh karena itu, Gubernur berharap adanya kolaborasi konkret melalui pembagian porsi penanganan antara APBN, Pemprov Malut, Pemkab Halmahera Selatan, dan alokasi CSR Harita Nickel agar penuntasan 330 kilometer jalan lingkar Obi dapat terealisasi dalam kurun waktu 6 hingga 7 tahun ke depan.(red)