Dikbud Dorong BLUD di 15 SMK Maluku Utara

PUBLIKA-Sofifi, Sekretaris Daerah Provinsi Malut, H. Samsuddin Abdul Kadir, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Penilaian Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Rakor yang berlangsung di Aula Dinas Pendidikan Kebudayaan sejalan dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Senin (27/4).

Dalam arahannya, Sekprov katakan, pembentukan BLUD merupakan langkah strategis untuk memberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan dan peningkatan kualitas layanan publik.

Pendidikan vokasi, lanjut Sekprov, yang ada pada SMK merupakan instrumen penting dalam mencetak tenaga kerja terampil yang siap bersaing di dunia industri.

”Oleh karena itu, implementasi BLUD di SMK menjadi prioritas untuk meningkatkan fleksibilitas pengelolaan keuangan sekolah sekaligus memperkuat kualitas layanan pendidikan”, timpalnya.

Sementara, Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan, Abubakar Abdullah berujar BLUD SMK memiliki fungsi strategis.

Pria yang akrab disapa AKA tersebut menjelaskan bahwa, pembentukan BLUD dapat meningkatkan fleksibilitas pengelolaan keuangan sekolah, mengoptimalkan pemanfaatan aset dan unit produksi, mendorong kewirausahaan sekolah, serta meningkatkan kualitas lulusan agar lebih siap kerja dan berdaya saing.

Dirinya memberikan contoh, bahwa salah satu SMKN di Jateng nilai valuasinya mencapai 20 Miliar, dan diharapkan pertemuan ini sebagai momentum meningkatkan daya saing SMK di Maluku Utara.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dalam jalannya rapat, tujuan BLUD adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dari total keseluruhan SMK di Maluku Utara, baru 15 SMK yang diajukan menjadi BLUD, yakni:

SMKN 1 Ternate, SMKN 2 Ternate, SMKN 3 Ternate, SMKN 4 Ternate, SMKN 5 Ternate, SMKN 1 Tidore, SMKN 1 Tidore, SMKN 2 Tidore, SMKN 3 Tidore, SMKN 4 Tidore, SMKN 5 Tidore, SMKN 6 Tidore, SMKN 1 Haltim, SMKN 2 Halut dan SMKN 2 Halteng.

Pengusulan dilihat dari aset yang dimiliki oleh sekolah-sekolah tersebut.

Pembentukan BLUD juga dipandang signifikan bagi SMK yang sudah mampu mengembangkan Teaching Factory (TeFa) dan yang telah menerima bantuan revitalisasi dari Pemerintah Pusat.

Menutup arahan resminya, Sekprov mengajak seluruh pihak yang hadir untuk bersinergi, bekerja sama, dan berkomitmen dalam mewujudkan percepatan pembentukan BLUD SMK.

Mari kita jadikan momentum ini sebagai tonggak penting dalam sejarah pendidikan vokasi di Maluku Utara, demi tercapainya generasi muda yang unggul dan berdaya saing, tutupnya.

Rakor ini menjadi komitmen Pemprov Malut untuk memajukan dunia pendidikan, melalui percepatan pembentukan BLUD SMK. Sehingga di masa mendatang SMK di Maluku Utara dapat lebih adaptif, inovatif, dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah maupun tantangan global.(red)