Anggota DPRD Nazlah Desak Pemprov Selesaikan DBH Pulau Morotai

PUBLIKA-Sofifi, Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dapil Halmahera Utara dan Pulau Morotai Nazlah Kasuba mendesak pada pemerintah Provinsi Malut agar selesaikan utang dana bagi hasil (DBH) Pulau Morotai Rp 11 miliar lebih.

Pasalnya DBH merupakan hak bagi kabupaten/kota mendapatkannya, dan pemerintah Provinsi Malut wajib merealisasikannya.

“Pemprov Malut harus mendukung pembangunan infrastruktur di kabupaten/kota melalui proses penganggaran, termasuk pembayaran DBH,”hal ini ditegaskan Nazlah dihadapan wakil Gubernur Malut.

Politisi Perempuan Partai Gerindra itu mengaku utang DBH kabupaten Pulau Morotai sebesar Rp 14 miliar, telah dibayar Rp 2.9 miliar sehingga tersisa Rp 11 miliar.

“Ini aspirasi saya terima langsung dari DPRD dan pemda Pulau Morotai, maka perlu ditindaklanjuti demi kelancaran pembangunan di daerah tersebut,”desaknya.

Nazla mengiatkan pada Pemerintah Provinsi Malut harus punya komitmen, dan perhatian pada pemerintah kabupaten/kota ditengah pemangkasan anggaran pusat ke daerah.

“Kondisi keuangan daerah yang dialami pemda kabupaten/kota, mungkin telah diketahui pemerintah Provinsi Malut atas kebijakan pemangkasan anggaran, maka hak mereka segera diselesaikan,”harapnya.(red)