Pemprov Malut Rancang Belanja APBD-P 2022 Rp 3.8 Triliun

Gubernur Malut (tengah) menyampaikan dokumen rencana KUA-PPAS Perubahan tahun 2022 ke Pimpinan DPRD Malut. (dok: Humas Deprov Malut)

PUBLIKAmalut, Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyampaikan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2022, ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Malut melalui rapat paripurna, Jumat (5/8).

Gubernur Maluku Utara KH Abdul Gani Kasuba dalam pidatonya menyampaikan bahwa rencana KUA-PPAS Perubahan 2022, untuk pendapatan dirancang Rp 3.4 Triliun lebih.

“Untuk mendukung pembiayaan pembangunan daerah secara optimal, maka pendapatan daerah Tahun Anggaran Perubahan 2022, dirancang sebesar 3,4 Triliun Lebih,”katanya.

Lanjut Gubernur Malut, sementara kebijakan belanja daerah dirancang sebesar 3,8 Triliun lebih.

“Belanja daerah diarahkan untuk membiayai prioritas daerah serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan setiap Perangkat Daerah, maka Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran Perubahan 2022 dirai Rp 3.8 triliun lebih,”ungkapnya.

Sementara kondisi umum pembiayaan daerah tahun anggaran Perubahan 2022 terdiri atas komponen penerimaan pembiayaan daerah sebesar 522 Miliar rupiah, sedangkan komponen pengeluaran pembiayaan daerah sebesar 78 Miliar, dan Pembiayaan Netto sebesar 444 Miliar, serta SiLPA Tahun Berkenaan sebesar Nol.

Perencanaan pembangunan yang disusun untuk Tahun Anggaran 2022 sebagai tahun ketiga RPJMD Provinsi Maluku Utara 2020-2024, tetap berorientasi pada proses dan substansi perencanaan. 

Selain itu, kata Gubernur AGK,  pembangunan daerah tahun 2022, disinergikan dengan kebijakan pemerintah pusat yang relevan dengan Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022, yakni: ”Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”.

Gubernur Malut dua periode itu mengaku pembangunan Provinsi Maluku Utara Tahun 2022 diarahkan pada enam prioritas pembangunan.

”enam prioritas pembangunan yaknipertama kualitas dan daya saing sumber daya manusia, kedua, Infrastruktur dan daya saing wilayah; ketiga, kemandirian dan daya saing ekonomi; keempat , peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim; kelima, peningkatan harmoni sosial dan kondusifitas Wilayah; dan keenam pemantapan ata kelola pemerintahan,”ungkapnya.(red)