IPB Survei Komoditas Unggulan di 51 Desa Kawasan Transmigrasi Pulau Morotai

PUBLIKA-Morotai, Tim Fakultas Ekologi Manusia IPB University bekerja sama dengan Kementrian Transmigrasi Nasional, melakukan survei potensi komoditas unggulan di  51 desa dari 88 desa kawasan transmigrasi di Pulau Morotai.

Kegiatan ini merupakan bagian dari program Survey Potensi Komoditas Unggulan Kawasan Transmigrasi yang dilaksanakan di 45 kawasan transmigrasi prioritas nasional di seluruh Indonesia.

Survei di Pulau Morotai akan berlangsung selama 26 hari, dimulai sejak 1 November 2025, dengan fokus mengidentifikasi potensi sosial, ekonomi, serta sumber daya alam yang dapat dikembangkan sebagai komoditas unggulan daerah.

Ketua Tim Survei, Rian Hidayat, menjelaskan bahwa pengambilan data dilakukan melalui analisis SWOT, FGD bersama OPD dan masyarakat, serta pemanfaatan teknologi seperti aplikasi Merdesa Mapps, citra satelit, dan data spasial-sosial.

“Data ini akan menjadi dasar penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan dan program pembangunan berbasis potensi unggulan lokal,” ujarnya.

BACA JUGA:Kementan Dorong 15 Ribu Hektar Perkebunan Kelapa di Maluku Utara

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai, M. Umar Ali, dalam sambutannya menekankan pentingnya kolaborasi lintas dinas dalam memberikan data yang akurat dan komprehensif kepada tim IPB.

Ia berharap survei ini dapat membuka peluang investasi baru serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor-sektor unggulan seperti perikanan, pertanian, perkebunan, dan pariwisata.

Adapun hasil survei nantinya akan dituangkan dalam Buku Profil Wilayah Kawasan Transmigrasi, peta tematik peluang investasi berbasis GIS, serta ringkasan eksekutif potensi investasi per kawasan.

“Melalui kegiatan ini, pemerintah berharap dapat memperkuat pembangunan ekonomi berkelanjutan dan mempercepat pemerataan pembangunan antarwilayah di Indonesia Timur, khususnya di Pulau Morotai”, tutupnya.

selain survei, tim juga melakukan Forum Group Discussion (FGD) yang dimulai pada dihadiri oleh 14 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di antaranya Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Pariwisata, Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas BAPENDA, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kominfo, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas BAPPEDA. Selasa (4/11).