Kadikbud Malut Optimis Program Pendidikan Gratis Sherly-Sarbin Berlaku Mei 2025

PUBLIKA-Sofifi, Gubernur Maluku Utara Sherly Laos mulai memenuhi janji politik dalam pro 100 hari kerja, salah satunya pendidikan garis bagi SMA sederajat di Provinsi Maluku Utara.
“Dalam 100 hari pertama kepemimpinannya, saya telah menginstruksikan Dinas Pendidikan untuk segera menindaklanjuti kebijakan ini.Sekolah harus Gratis. Tidak ada lagi pungutan iuran di SMA, SMK, dan SLB negeri di seluruh Maluku Utara!”hal ini disampaikan langsung Sherly dihadapkan anggota DPRD Malut, pekan kemarin.
Bahkan program pendidikan gratis ini mulai diberlakukan bulan Mei 2025, tidak ada lagi pungutan setiap bulan ke pada siswa, karena Pemprov Malut akan membayarnya.
“Karena saat ini ada kebijakan efesiensi, sehingga pendidikan gratis ini baru berlaku pada sekolah SMA, SMK SLB Negeri, sementara untuk sekolah swasta diberlakukan tahun 2026,”ucapnya.
Sherly juga mengancam kepada Plt Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Malut Abubakar Abdullah jika program pendidikan gratis ini tidak berjalan sebagaimana yanh direncanakan.
”Terkait dengan pendidikan gratis ini, pak Kadis Pendidikan siap ya, jabatan jadi taruhan ya,”tegas Sherly.
BACA JUGA:Gubernur Sherly Komitmen Bawah Maluku Utara Bangkit Mengejar Ketertinggalan
Sementara Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Malut Abubakar Abdullah mengatakan apa yang menjadi instruksi Gubernur Malut terkait dengan program 100 hari kerja pendidikan gratis ini, telah menyusun rencana tersebut.
Menurutnya dalam arahan Gubernur itu sangat jelas dimana bukan hanya gratis namun mutu pendidikan juga diperhatikan, jangan sampai gratis namun tidak bermutu begitu juga sebaliknya bermutu tapi mahal.
Terkait dengan Gratis ini, kata Abubakar lebih fokus pada uang komite yang dibebankan pada masyarakat atau orang tua murid setiap bulan, besarnya setiap sekolah itu berbeda-beda tergantung zonasi, ini yang dibebaskan.
“Jadi yang dibebaskan itu uang komite menjadi tanggung jawab pembiayaan oleh Pemerintah Provinsi Malut, sehingga saat ini kami sedang skemakan dari 63 ribu siswa SMA baik Negeri dan swasta yang ada di Maluku Utara”jelasnya.
Bahkan Abubakar mengaku skema pendidikan gratis bagi SMA sederajat ini telah disiapkan tinggal di sampaikan ke ibu Gubernur Malut, pasalnya harus penyesuaian fiskal kita.
“Kami sudah hitung jumlah siswa SMA negeri sederajat, tinggal melaporkan ke ibu Gubernur Malut, dan penyampaian skema ini diperlukan juga TAPD karena diperlukan penyesuaian fiskal kita,”pungkasnya.
disentil terkait kapan kebijakan ini di berlakukan, kata mantan Pj Sekda Malut ini mengaku pendidikan gatis ini masuk dalam program 100 hari kerja, makanya secepatnya direalisasikan.
”ini program 100 hari Gubernur dan Wagub sehingga Bulan Mei sudah dilaksanakan, dan kami optimis,”ucapnya.(red)