Proyek Jembatan Terancam Tak Tuntas, Wagub Malut Ingatkan PUPR dan Kontraktor

PUBLIKA-Ternate, Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, mengaku khawatir sejumlah proyek pembangunan jembatan di Maluku Utara tidak dapat diselesaikan hingga batas akhir tahun anggaran 2026.

Kekhawatiran tersebut disampaikan Sarbin saat menyoroti progres pekerjaan infrastruktur, khususnya pembangunan jembatan yang dinilai masih membutuhkan pengawasan dan pengawalan serius dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Malut.

Menurut Sarbin, berbeda dengan pekerjaan jalan yang masih optimistis dapat diselesaikan sesuai target, progres sejumlah proyek jembatan justru menjadi perhatian pemerintah daerah.

“Kalau pekerjaan jalan, insyaallah kemungkinan bisa selesai. Tetapi untuk jembatan, saya agak khawatir. Ini yang berulang kali saya ingatkan,” ujarnya.

Sarbin mengungkapkan, dirinya telah beberapa kali turun langsung meninjau pekerjaan infrastruktur, termasuk ruas Ekor hingga SP4 Kobe. Bahkan, ia berencana kembali melakukan peninjauan untuk memastikan perkembangan pekerjaan di lapangan.

Selain progres fisik, Sarbin juga menyoroti mekanisme pelaksanaan kontrak sejumlah proyek jembatan. Ia menerima laporan dalam rapat evaluasi bahwa terdapat pekerjaan yang masa kontraknya dianggap selesai setelah material atau bahan bangunan didatangkan ke lokasi proyek.

Kondisi tersebut, kata dia, perlu menjadi perhatian serius karena selesainya pengadaan material tidak serta-merta berarti pekerjaan konstruksi telah tuntas.

“Kalau hanya menaruh bahan di lokasi kemudian kontraknya dianggap selesai, berarti belum tentu pekerjaan fisiknya selesai. Padahal yang kita hitung adalah pekerjaan yang benar-benar tuntas,” tegasnya.

Ia meminta Kepala Dinas PUPR Malut, Risman, bersama jajaran teknis, khususnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), memperketat pengawasan terhadap seluruh pekerjaan jalan dan jembatan.

Sarbin juga mengingatkan kontraktor agar tidak menyia-nyiakan kepercayaan pemerintah setelah memperoleh pekerjaan. Menurutnya, kesempatan mendapatkan proyek harus dibarengi komitmen untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak.

“Kontraktor harus bersyukur karena dari sekian banyak orang yang tidak mendapatkan pekerjaan, mereka yang mendapatkannya. Jadi harus ada komitmen untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu,” katanya.

Lebih jauh, Sarbin mengingatkan keterlambatan pekerjaan hingga melewati 31 Desember 2026 berpotensi menimbulkan persoalan pembayaran. Jika pekerjaan belum tuntas sesuai ketentuan kontrak dan tidak dapat dibayarkan pada tahun anggaran berjalan, kewajiban pembayaran berpotensi menjadi beban anggaran tahun berikutnya.

Di sisi lain, anggaran yang telah dialokasikan juga berisiko tidak terserap secara optimal dan menjadi sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA).

“Kalau tidak selesai, kita rugi dari sisi waktu dan biaya. Anggarannya sudah tersedia, tetapi pekerjaan tidak tuntas dan pembayarannya juga bermasalah. Ini tentu menjadi beban bagi kita,” ungkapnya.

Karena itu, Sarbin menegaskan seluruh pekerjaan infrastruktur yang menjadi tanggung jawab Dinas PUPR Malut harus dikawal secara serius agar dapat diselesaikan secara fisik maupun administrasi pembayaran sebelum batas akhir tahun anggaran.

Ia berharap seluruh proyek jalan dan jembatan dapat tuntas pada 30 Desember 2026, sehingga tidak menyisakan persoalan pekerjaan maupun kewajiban pembayaran yang harus dibebankan pada tahun berikutnya.(red)