Publikamalut.com
Beranda Daerah Pokir Anggota DPRD Maluku Utara Dibahas Jelang Pengesahan APBD 2027

Pokir Anggota DPRD Maluku Utara Dibahas Jelang Pengesahan APBD 2027

Rapat antara DPRD dan OPD Teknis Pemprov Malut dalam rangka singkronkan Pokir anggota dewan di APBD 2027 (dok:Adpim)

PUBLIKA-Ternate, Menjelang pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Induk Tahun Anggaran 2027, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mulai mematangkan integrasi Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.

Pembahasan tersebut dilakukan melalui rapat konsultasi bersama yang berlangsung di Ruang Rapat Gamalama B, Sahid Bela Hotel Ternate, Kamis malam (12/11/2026).

Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memastikan aspirasi masyarakat yang dihimpun anggota DPRD melalui reses, Rapat Dengar Pendapat (RDP), dan Kunjungan Daerah Pemilihan (Dapil) tidak berhenti sebatas usulan, tetapi dapat terakomodasi dalam program pembangunan daerah.

Rapat tersebut mempertemukan Badan Anggaran (Banggar), pimpinan komisi, pimpinan fraksi, serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk menyamakan persepsi terkait mekanisme penginputan, verifikasi, sinkronisasi hingga penganggaran Pokir.

Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Samsuddin A. Kadir, mengatakan penyatuan forum antara legislatif dan eksekutif dilakukan agar seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat dapat dibahas secara langsung dan lebih efektif.

“Sebelumnya kita sudah melaksanakan rapat antara komisi dan mitra kerjanya di masing-masing OPD. Namun, agar aspirasi ini terdengar langsung secara bersama-sama, malam ini kita pertemukan langsung Banggar, komisi, dan pimpinan fraksi dengan TAPD dalam satu forum,” ujar Samsuddin.

Ia menegaskan, pemerintah daerah berkomitmen mengawal usulan Pokir yang telah masuk dalam sistem perencanaan hingga tahap pelaksanaan program di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Bahkan, Samsuddin memberi peringatan kepada OPD agar tidak mengabaikan program Pokir yang telah terdata dan masuk dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Menurutnya, Pokir merupakan representasi aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui wakil rakyat. Karena itu, setiap usulan yang telah diproses sesuai mekanisme harus mendapat perhatian serius dari OPD terkait.

“Pokir ini merupakan aspirasi dan permintaan langsung dari masyarakat yang disampaikan kepada OPD untuk dimasukkan ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing. Jika ada yang belum berjalan, akan kita berikan teguran agar ke depan hal serupa tidak terulang kembali,” tegasnya.

Dalam rapat tersebut, ada beberapa hal yang perhatian pertama, tata cara penyerapan Pokir melalui reses, RDP, dan Kundapil. Kedua, penyesuaian usulan dengan dokumen perencanaan daerah, khususnya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah.

Ketiga, penyelarasan Pokir dengan prioritas pembangunan, kemampuan keuangan daerah, serta proses penyusunan APBD.

Samsuddin menambahkan, pengesahan APBD Induk 2027 direncanakan berlangsung pada 30 November 2026. Dengan waktu pembahasan yang semakin terbatas, seluruh tahapan penyusunan anggaran diminta dimaksimalkan agar berjalan cermat dan sesuai ketentuan.

Rapat konsultasi tersebut turut dihadiri pimpinan DPRD Maluku Utara, pimpinan komisi, dan pimpinan fraksi. Dari jajaran Pemprov Maluku Utara hadir Kepala Bappeda serta sejumlah pimpinan OPD, di antaranya Dinas PUPR, Perkim, Nakertrans, Kelautan dan Perikanan, Perindag, Koperasi dan UKM, Pertanian, Pangan, serta Biro Kesejahteraan Rakyat.(red)

Komentar
Bagikan:

Iklan