Tembus Level Proaktif, UKPBJ Maluku Utara Bidik Predikat Keunggulan 2027

PUBLIKA-Jakarta, Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Pemerintah Provinsi Maluku Utara mulai menatap target lebih tinggi. Setelah berhasil mencapai Level Proaktif atau Level 9 dari 9 tingkat kematangan kelembagaan, UKPBJ Malut kini bersiap membidik predikat Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa (PKP-BJ) pada 2027.

Keseriusan tersebut ditunjukkan melalui kehadiran Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Samsuddin A. Kadir, bersama Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Setda Malut, Hairil Hi. Hukum, dalam Sarasehan Nasional Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa sebagai Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa di Gedung Cempaka, Kantor Bappeda Provinsi Bali, Rabu (11/11/2026).

Kegiatan yang diselenggarakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tersebut menjadi ruang pendampingan sekaligus penguatan bagi UKPBJ yang tengah mempersiapkan diri menuju predikat Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.

Capaian Level Proaktif menjadi modal penting bagi Maluku Utara untuk melangkah ke tahapan berikutnya. Namun, predikat tersebut bukan sekadar penghargaan kelembagaan, melainkan juga menjadi tantangan untuk membuktikan bahwa sistem pengadaan pemerintah daerah semakin profesional, transparan, dan akuntabel.

Dalam forum nasional yang dibuka Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP, Suharti, Pemerintah Provinsi Maluku Utara turut mendapat apresiasi atas keberhasilannya melaksanakan konsolidasi pengadaan pekerjaan konstruksi.

Bahkan, LKPP mendorong agar praktik tersebut dikembangkan melalui skema itemized atau pemaketan berdasarkan item pekerjaan. Pola ini dinilai dapat membuka ruang lebih luas bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk ikut mengambil bagian dalam proyek pengadaan pemerintah.

Sekretaris Daerah Maluku Utara, Samsuddin A. Kadir, dalam kesempatan tersebut mendapat ruang untuk menyampaikan testimoni terkait pengalaman pemerintah daerah menerapkan konsolidasi pengadaan pekerjaan konstruksi.

Ia menjelaskan, keberhasilan tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Biro PBJ, serta LKPP yang memberikan pendampingan melalui tim Probity Advice.

Menurutnya, konsolidasi pengadaan bukan hanya memperkuat tata kelola barang dan jasa pemerintah, tetapi juga mampu memberikan efisiensi anggaran secara signifikan.

Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam memastikan setiap belanja daerah dilaksanakan secara efektif, efisien, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Sementara itu, Kepala Biro PBJ Setda Maluku Utara, Hairil Hi. Hukum, menegaskan bahwa capaian Level Proaktif menjadi pijakan penting untuk terus meningkatkan kualitas kelembagaan UKPBJ.

Ia mengatakan, pihaknya mulai menyiapkan berbagai dokumen dan persyaratan yang diperlukan untuk mengikuti tahapan penilaian menuju Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa pada 2027.

Persiapan tersebut menjadi langkah strategis agar capaian kematangan kelembagaan yang telah diraih tidak berhenti pada Level 9, tetapi berlanjut pada peningkatan kualitas pelayanan dan tata kelola pengadaan.

Dengan target tersebut, UKPBJ Maluku Utara diharapkan mampu menjadi institusi pengadaan yang tidak hanya memenuhi standar kematangan kelembagaan, tetapi juga menjadi rujukan dalam penerapan pengadaan yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Jika target itu tercapai, bukan hanya menjadi kebanggaan kelembagaan, predikat Pusat Keunggulan Pengadaan juga diharapkan membawa dampak nyata terhadap kualitas belanja pemerintah dan percepatan pembangunan di Maluku Utara. (red)