Menko Zulhas Rakor Dengan Gubernur, Bupati/Wali Kota, Bahas 3 Program Presiden di Maluku Utara

PUBLIKA-Ternate, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengumpulkan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos bersama seluruh bupati dan wali kota se-Maluku Utara dalam rapat koordinasi (rakor) di Hotel Bela, Ternate, Rabu (5/8/2026). Pertemuan itu difokuskan pada percepatan pelaksanaan tiga program prioritas pemerintah di sektor pangan dan perikanan yang menjadi bagian dari agenda Presiden Prabowo Subianto.

Tiga program yang menjadi perhatian utama yakni pembangunan 2.000 Kampung Nelayan, pengembangan desa tematik budidaya ikan, serta percepatan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai penopang Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Kami baru saja melaksanakan rapat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Terima kasih kepada Ibu Gubernur, Wakil Gubernur, serta para bupati dan wali kota yang telah memfasilitasi pertemuan ini untuk menyampaikan berbagai kebijakan pemerintah pusat, khususnya di bidang pangan,” ujar Zulkifli Hasan.

Menurut Zulhas, setelah Indonesia berhasil mencapai swasembada pangan, pemerintah kini mengarahkan fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama nelayan yang hingga kini masih menjadi kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif rendah.

Ia menyebut Nilai Tukar Petani (NTP) padi telah mencapai angka 127, sedangkan Nilai Tukar Nelayan (NTN) masih berada di kisaran 103. Pemerintah menargetkan NTN meningkat menjadi 120 dalam waktu satu tahun melalui berbagai program pemberdayaan.

Salah satu langkah yang disiapkan adalah pembangunan 2.000 Kampung Nelayan di berbagai daerah. Kawasan tersebut akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang, mulai dari cold storage, pabrik es, bengkel perikanan, balai lelang ikan hingga Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN).

Dengan fasilitas tersebut, nelayan tidak lagi dipaksa menjual hasil tangkapan ketika harga ikan sedang turun. Hasil tangkapan dapat disimpan di cold storage hingga harga kembali membaik, sehingga pendapatan nelayan diharapkan meningkat.

Selain itu, pemerintah juga akan membentuk Koperasi Nelayan Merah Putih yang berfungsi menyerap hasil tangkapan saat harga anjlok sekaligus memasok bahan baku ikan untuk kebutuhan Program Makan Bergizi Gratis melalui SPPG.

Tak hanya sektor perikanan tangkap, pemerintah juga mendorong pembangunan desa tematik budidaya ikan di sekitar 40 ribu desa di Indonesia. Program ini ditujukan untuk memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan konsumsi protein masyarakat, sekaligus menciptakan lapangan kerja baru di wilayah pedesaan.

“Setiap koperasi diproyeksikan mampu menyerap sekitar 20 tenaga kerja, sedangkan setiap desa tematik budidaya ikan sedikitnya membuka enam lapangan pekerjaan baru. Dari tiga program ini, tujuan utamanya adalah menggenjot penciptaan lapangan kerja,” jelas Zulhas.

Dalam rakor tersebut, Zulhas juga memberikan perhatian khusus terhadap percepatan pembangunan SPPG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), termasuk Maluku Utara. Ia meminta pembangunan fasilitas pendukung Program Makan Bergizi Gratis di Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Papua dipercepat dan ditargetkan selesai dalam waktu satu bulan.

“Pembangunan SPPG di Maluku, Maluku Utara, NTT, dan Papua harus dipercepat karena sangat mendesak. Daerah 3T menjadi prioritas pemerintah,” tegasnya.

Melalui rapat koordinasi tersebut, pemerintah pusat berharap seluruh kepala daerah di Maluku Utara dapat bergerak cepat mengawal pelaksanaan tiga program prioritas tersebut agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat. Selain memperkuat ketahanan pangan, program-program itu diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan, membuka lapangan kerja baru, dan menggerakkan perekonomian daerah.(red)