Dorong Infrastruktur Jalan, Gubernur Sherly Gandeng BPJN Malut Temui Dirjen Bina Marga

PUBLIKA-Jakarta, Persoalan jalan rusak dan konektivitas antarwilayah di Maluku Utara kini mulai dibawa langsung ke meja pemerintah pusat. Senin (11/5/2026), Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda bersama Plt Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Malut Abdul Hamid Payapo mendatangi Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR di Jakarta Selatan.

Kedatangan rombongan Pemprov Malut itu bukan sekadar agenda seremonial. Di balik pertemuan tersebut, tersimpan harapan besar masyarakat terhadap perbaikan infrastruktur jalan yang selama ini menjadi keluhan di sejumlah daerah di Maluku Utara.

Dalam pertemuan itu, Gubernur Sherly didampingi BPJN Malut dan Dinas PUPR Malut diterima langsung oleh Dirjen Bina Marga Dr. Ir. Roy Rizali Anwar bersama jajaran direktorat terkait. Fokus pembahasan mengarah pada penguatan konektivitas jalan provinsi dengan jaringan jalan nasional agar akses antarwilayah di Maluku Utara semakin terbuka.

Plt Kepala BPJN Malut Abdul Hamid Payapo mengatakan, koordinasi tersebut menjadi langkah penting untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di daerah kepulauan seperti Maluku Utara.

“Agenda ibu gubernur tadi ialah koordinasi program bina marga di Provinsi Maluku Utara. Ibu gubernur juga menyampaikan usulan program jalan yang menjadi prioritas di Malut,” ujar Abdul Hamid.

BACA JUGA:Tuntaskan Jalan Rusak, Gubernur Sherly Siapkan Skema ini

Pria yang akrab disapa Haji Mito itu menegaskan, salah satu poin penting yang diusulkan ialah penanganan jalan provinsi yang memiliki konektivitas langsung dengan jalan nasional. Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat sangat dibutuhkan agar pembangunan jalan di Maluku Utara bisa berjalan lebih maksimal dan merata.

Bagi masyarakat Maluku Utara, jalan bukan hanya soal akses transportasi. Infrastruktur jalan menjadi urat nadi penghubung ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga distribusi kebutuhan pokok antarwilayah kepulauan. Karena itu, langkah BPJN Malut dan Gubernur Sherly menemui Kementerian PU dinilai sebagai upaya membawa langsung suara masyarakat ke pemerintahan pusat.(red)