Sembilan Fraksi DPRD Soroti Pertanggungjawaban APBD Malut 2024

PUBLIKA-Sofifi, Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD  Malut  2024, mendapat sorotan dari sembilan fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Malut. Sorotan tersbut disampaikan melalui rapat paripurna DPRD Malut, dihadiri Wakil Gubernur Malut Sarbin Sehe, akhir pekan kemarin.

Fraksi Golkar  melalui juru bicaranya Johan Kosial Manery Fraksi Golkar meminta untuk menggenjot sektor PAD lebih lanjut, agar tidak selalu bergantung dengan dana transfer pusat.

Fraksi PDIP, melalui juru bicara Said Banyo mengatakan bahwa pandangan ini diatur secara konstitusional Undang-Undang Pemerintah Daerah. Secara umum PDIP menerima pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Wakil Gubernur dengan catatat Pemprov harus tetap melaksanakan prinsip transparansi, akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.

Fraksi Nasdem menyoroti kebijakan anggaran telah memenuhi sebagian parameter target pembangunan daerah. Fraksi Nasdem meminta kebijakan lebih disesuaikan dengan kondisi daerah, sehingga adanya korelasi antara kebijakan Kepala Daerah dengan APBD. Nasdem juga meminta komitmen Gubernur untuk melakukan inventarisasi aset daerah.

Sementara Fraksi PKS melalui juru bicara Is Suaib menyoroti meminta optimalisasi realisasi anggaran serta penyelesaian pembayaran hutang DBH kepada Kab/Kota karena menyangkut asas pembangunan daerah tersebut.

Sedangkan Fraksi Hanura  mengatakan penetapan target PAD cenderung konservatif dan stagnan dari tahun ke tahun. Hanura juga menyoroti aset daerah yang masih belum terinventarisasi dengan optimal.

Irfan Sokonay juru bicara Fraksi PKB menyoroti pergeseran fiskal anggaran yang dianggap tidak sesuai dengan kaidah Undang-Undang yang menjadi temuan oleh BPK. PKB meminta pengelolaan fiskal yang transparan demi kemajuan daerah.

BACA JUGA:Sulut Raih Medali Terbanyak Kejuaraan Karate Gubernur Cup Malut

Mahmud Esa juru bicara Fraksi Gerindra  mengatakan APBD ebagai instrumen fiskal pembangunan daerah maka penyelesaian hutang harus menjadi atensi utama, sehingga tidak terus membebani beban anggaran setiap tahunnya.

Fraksi Amanat Persatuan Indonesia : fraksi mengapresiasi capaian PAD yang telah melampaui dari target yang ditetapkan. Amanat Persatuan Indonesia memberikan catatan yaitu pengelolaan inventarisasi barang milik daerah yang masih jauh dari kata optimal. Masih terjadi ketimpangan pembangunan di Kab/Kota, angka stunting masih cukup tinggi di daerah pedesaan.

Fraksi Bintang Demokrat mengapresiasi kebijakan yang telah dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan terutama infrastruktur yang langsung menyentuh masyarakat. “Fraksi berharap pengelolaan fiskal terus ditingkatkan untuk kesejahteraan masyarakat Maluku Utara,”ujarnya.(red)