Kepala BNPB: Waspadai Risiko Bencana Dibalik Keindahan Alam Maluku Utara

PUBLIKA-Jakarta, Di balik keindahan Maluku Utara, waspadai potensi risiko bencana yang cukup tinggi. Kalimat tersebut adalah pesan yang pertama yang disampaikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M., saat membuka Rapat Koordinasi Penanganan Darurat Bencana Hidrometeorologi di Provinsi Maluku Utara pada Senin (30/6).

Rapat yang diselenggarakan di Kota Ternate ini dihadiri oleh Gubernur Maluku Utara (Malut) Sherly Tjoanda, Sekda Provinsi Malut Samsuddin A. Kadir serta para pejabat forkopimda se-provinsi Maluku Utara.

Gubernur Malut melaporkan pemutakhiran bencana banjir yang melanda wilayah Provinsi Maluku Utara pada pada periode semester pertama tahun 2025 tercatat sebanyak 76 kali kejadian bencana hidrometeorologi basah yang tersebar di 48 kecamatan.

Peristiwa bencana di Maluku Utara didominasi oleh kejadian banjir dan banjir bandang sebanyak 32 kejadian, angin puting beliung 5 kejadian, cuaca ekstrem 8 kejadian, banjir rob 1 kejadian, tanah longsor 11 kejadian, abrasi 3 kejadian, erupsi gunungapi 2 kejadian, dan bencana lainnya 14 kejadian.

Sementara itu, wilayah yang paling banyak mengalami kejadian bencana adalah Kabupaten Halmahera Selatan dengan total 19 kejadian bencana.

Sherly mengatakan permasalahan banjir di Maluku Utara ini sebagian besar disebabkan oleh sistem drainase yang tidak mendukung serta adanya pendangkalan sungai. Dirinya berharap perbaikan secara sistemik terhadap permasalahan biang banjir di wilayah yang dipimpinnya dapat mulai dilaksanakan pada tahun depan. Ia meminta dukungan BNPB untuk perbaikan infrastruktur terdampak banjir di wilayahnya.

Kedatangan Kepala BNPB ke Provinsi Maluku Utara merupakan respon dari kejadian banjir besar yang melanda sebagian wilayah di Pulau Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan pada Sabtu (22/6).

Banjir yang merendam puluhan permukiman warga ini mengakibatkan sebanyak 3.301 Kepala Keluarga (KK) atau 14.071 jiwa terdampak. Peristiwa ini mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan 1.313 orang lainnya mengungsi.

BACA JUGA:Banjir Rendam 15 Desa di Halmahera Selatan 4.182 KK Diungsikan Satu Balita Meninggal

“Bantuan untuk Maluku Utara silakan dipakai. Bantuan ini sifatnya kebutuhan dasar bagi warga terdampak. Tolong pada masa tanggap darurat yang hanya seminggu ini, yakinkan kebutuhan dasar masyarakat terdampak yang mengungsi terpenuhi. Makan, minum, air bersih, dan pakaian bersih tolong dicek satu-satu berjenjang.” kata Suharyanto.

Suharyanto juga menegaskan kepada pemerintah daerah agar periode masa tanggap darurat tidak perlu terlalu lama. Pemerintah daerah perlu segera memikirkan fase rehabilitasi dan rekonstruksi bagi warga terdampak.

“Jika ada kejadian bencana seperti banjir ini, jika airnya sudah mulai surut, maka kita pemerintah harus cepat berpikir “rakyat saya mau dikemanakan ini?”. Apakah masih bisa tinggal di daerah tersebut? Apakah aman jika tahun depan terjadi hujan dengan intensitas tinggi seperti yang terjadi kali ini? Apakah harus relokasi warga atau mana infrastruktur yang harus diperbaiki maksimal” lanjut Suharyanto.

Belajar dari kasus banjir bandang yang melanda Kota Ternate pada tahun 2024 lalu, Kepala BNPB mengingatkan pemerintah daerah setempat terkait bagaimana kondisi wilayah terdampak setelah satu tahun pasca kejadian. Suharyanto berharap upaya perbaikan infrastruktur di hulu sungai penyebab banjir bandang dapat segera diselesaikan. Terlebih jika masyarakat menghendaki tetap tinggal di wilayah yang sama.

“Dalam penanganan bencana ini, tahap rehabilitasi dan rekonstruksi ini juga penting, baik jangka menengah dan jangka panjang.” tegas.

Usai rapat koordinasi, Kepala BNPB yang diwakili oleh Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jarwansyah bertolak ke Pulau Bacan di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) guna melakukan peninjauan lapangan. didampingi Gubernur Maluku Utara dan Bupati Halmahera Selatan Hasan Ali Bassam Kasuba meninjau pos lapangan di Lapangan Merdeka, Labuha, Kota Bacan, Halmahera Selatan.(red)