DPRD Minta Pemprov Malut Perhatikan Kesejahteraan Guru

PUBLIKA-Sofifi, Pemerintahan Provinsi Maluku Utara saat ini fokus binahi pendidikan Maluku Utara, dengan mengalokasikan anggaran puluhan miliar untuk menggratiskan biaya komite bagi SMA, bantuan beasiswa lanjut studi serta memperbaiki infrastruktur sekolah.

Namun begitu besar anggaran yang dialokasikan disektor pendidikan, terdapat keluhan dari para guru terkait dengan penyaluran hak guru yang selalu terlambat. Keluhan tersebut disampaikan ke anggota DPRD Malut.

“Saat ini para Guru mengeluh terkait dengan keterlambatan pembayaran gaji, saat saya turun reses tanggal 15 Mei 2025, gaji mereka belum masuk,”Hal ini disampaikan Anggota DPRD Malut Johan Josial Manery dalam rapat paripurna DPRD Malut, Senin (26/05).

Politisi Partai Golkar itu mengatakan para guru membandingkan pembayaran hak mereka, dimana sekolah menengah atas (SMA) masih berada di Kabupaten itu sebelum tanggal 10 gaji mereka sudah masuk, berbeda saat kewenangan SMA beralih ke provinsi.

“Ibu Gubernur Malut tidak hadir pada paripurna hari ini, jadi kami minta pada Wagub Malut agar dapat memperhatikan keluhan para guru ini,”desaknya.

BACA JUGA:Program Pendidikan Gratis Sherly-Sarbin Diluncurkan di Haridiknas 2025

Keterlambatan pembayaran gaji para guru, kata Johan sebagaimana dikatakan para guru itu karena bendahara gaji di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Malut hanya satu orang.”Alasannya bendahara bendahara dinas hanya satu,”ucapnya.(red)