Serahkan DIPA 2025, Pj Gubernur Malut Ingatkan Arahan Presiden

PUBLIKA-Ternate, Pj. Gubernur Maluku Utara, Drs. Syamsuddin Abdulkadir,M.Si menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan dan Buku Alokasi Transfer Ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025 Kepada Satuan Kerja Perangkat daerah dan instansi vertikal di Wilayah Provinsi Maluku Utara.

Dalam Pidato tertulis Presiden Prabowo Subianto, Pj Gubernur mengatakan, kondisi perekonomian global masih bergerak sangat dinamis dan penuh tantangan. Tensi geopolitik yang meningkat, perang dagang, proteksionisme, dan volatilitas harga komoditas yang mengakibatkan perlambatan ekonomi dunia serta meningkatkan risiko ketidakpastian, harus diwaspadai dan dimitigasi.

“Tantangan tersebut berpotensi mempengaruhi perekonomian dalam negeri dan penerimaan negara,”ujarnya.

Dikatakan, APBN Tahun 2025 dirancang untuk menjaga “Stabilitas, Inklusivitas dan Keberlanjutan”. Oleh karena itu, APBN dijaga tetap sehat dan kredibel melalui upaya collecting more, spending better dan financing innovatively, ujarnya. Di samping itu, belanja negara harus dilakukan secara cermat sesuai prioritas, efektif, dan efisien.

“Fokus belanja pada APBN tahun 2025 salah satunya Subsidi dan perlindungan sosial lainnya diperbaiki agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan, agar memastikan pengelolaan Transfer ke Daerah (TKD) dan APBD tahun 2025 harus efisien dan optimal dalam rangka mengakselerasi pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat seluruh daerah,”jelasnya.

Sementara, kebijakan TKD tahun 2025 diarahkan untuk peningkatan sinergi dan harmonisasi fiskal Pemerintah Pusat dan daerah; pengembangan dan pembangunan sentra ekonomi baru di daerah (mendorong pemerataan, dan kesejahteraan).

BACA JUGA:Predikat Pelayanan Publik Pemprov Malut Zona Kuning, Ini Tanggapan Sekda

Pj Gubernur menjelaskan, dalam rangka mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 kualitas SDM perlu terus ditingkatkan. Kualitas modal manusia melalui pendidikan bermutu, kesehatan yang berkualitas, dan perlindungan sosial yang efektif, termasuk penguatan gizi bagi anak sekolah harus menjadi prioritas yang utama.

“Kita akan mendorong transformasi ekonomi yang salah satunya ditempuh melalui penguatan kualitas SDM. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bertujuan untuk meningkatkan gizi anak sekolah, memberdayakan UMKM dan ekonomi kerakyatan, Serta mendorong pertumbuhan ekonomi”. Ujarnya.

Agar belanja lebih efisien dan terarah pada pencapaian prioritas, belanja K/L agar terus diefisienkan, khususnya pada belanja perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri, termasuk perjalanan dinas paket meeting, saya meminta agar dilakukan penghematan 50%.

“Saya menginginkan pemerintahan yang bersih. Bersih dari penyelewengan, ketidakefisienan, manipulasi, dan KKN dengan pihak-pihak lain, tidak terpengaruh oleh kepentingan politik, serta kebijakan yang tegas namun tetap memperhatikan asas keadilan, ungkapnya.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta antar Kementerian/Lembaga. Harus saling bersinergi dan menguatkan. “Kita memiliki satu visi dan misi yang sama untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi Masyarakat. Kita siap bekerja keras menuju Indonesia Emas, menjadi bangsa yang kuat, merdeka, berdaulat, adil, dan makmur, jelasnya.(red)