Pertumbuhan Ekonomi Tiga Sektor di 10 Kabupaten/kota Malut  Lambat

PUBLIKA-Ternate, Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut) berupaya untuk melakukan berbagai transformasi, khususnya pada komoditas-komoditas unggulan sehingga dapat menjadi sektor utama dalam pembangunan ekonomi di wilayah Malut.

Hal itu disampaikan Kepala Bappeda Malut, Dr. M. Sarmin S. Adam, dalam sambutannya saat membuka rapat Penyelarasan Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Berbasis Komoditas Unggulan di Provinsi Maluku Utara, Senin (4/11) di ruang rapat Batik Hotel Ternate.

Sarmin Menyebutkan berdasarkan, data BPS tahun 2018-2022 menunjukan adanya perubahan distribusi/share PDRB Malut, khususnya PDRB menurut Lapangan Usaha. PDRB ADHB Malut menurut Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, Perikanan tahun 2018 adalah 8.242,2 Milyar, Tahun 2019 adalah 8.700,5 Milyar, dan tahun 2020 adalah 8.896,2 Milyar.

“Angka ini masih lebih tinggi di bandingkan dengan PDRB ADHB menurut lapangan usaha pertambangan dan penggalian serta lapangan usaha Industri pengolahan,”ujarnya

Namun tahun 2021 dan 2022 PDRB ADHK menurut lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yakni tahun 2021 adalah 9.431,0 Milyar dan Tahun 2022 adalah 10.132,5 Milyar, lebih rendah capainnya dibandingkan dengan lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian serta lapangan usaha industri Pengolahan, meskipun memiliki trend yang meningkat.

BACA JUGA:DPRD Setuju RPJPD 2025-2045 Maluku Utara Marimoi Maju Berdaya Saing dan Berkelanjutan

“Tentunya ini harus menjadi perhatian bersama bagaimana membangun sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan mengoptimalkan pengembangan sentra-sentra industri berbasis komoditas unggulan, baik Perikanan tangkap, Perikanan budidaya (rumput laut), dan Perkebunan (pala, cengkeh, dan kelapa) termasuk tanaman pangan (padi, ubi kayu, jagung), serta sektor pariwisata); sehingga dapat mengembalikan distribusi Pertanian, Kehutanan dan Perikanan menjadi penyumbang sektor utama ekonomi Malut,” jelasnya.

Dirinya mengungkapkan, berdasarkan analisis shifshare dan LQ (location quotient) atas perkembangan sector ekonomi dari lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan di 10 Kabupaten/Kota di Malut, dimana Halmahera Barat, pertumbuhan lambat dan berdaya saing. Halmahera Tengah, pertumbuhan lambat dan tidak berdaya saing. Kepulauan Sula, pertumbuhan lambat dan berdaya saing.

Halmahera Selatan, pertumbuhan lambat dan tidak berdaya saing. Halmahera Utara, pertumbuhan lambat dan berdaya saing. Halmahera Timur, pertumbuhan lambat dan berdaya saing. Pulau Morotai, pertumbuhan lambat dan tidak berdaya saing. Pulau Taliabu, pertumbuhan lambat dan tidak berdaya saing. Kota Ternate, pertumbuhan lambat dan berdaya saing. Kota Tidore, pertumbuhan lambat dan tidak berdaya saing.

“Dari hasil analisi ini diperlukan strategi yang selaras baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk meningkatkan sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sehingga dapat menjadi sektor yang kompetitif dan berdaya saing jika dibandingkan dengan sektor ekonomi lainnya,”harapnya.(red)