Pengendalian Inflasi, Pj Gubernur Malut Minta Pasokan Barang Jadi Perhatian

PUBLIKA-Ternate, Pj Gubernur Maluku Utara Samsuddin Abdul Kadir, meminta kepada semua pihak yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) agar terus berkoordinasi dalam mengatasi permasalahan inflasi di Maluku Utara. Ungkapan Pj Gubernur ini disampaikan saat membuka rapat High Level Meeting di Aula Kantor Perwakilan BI, Senin (2/9/24).

Pada kesempatan tersebut Gubernur mangatakan, Maluku Utara dengan karakteristik geografis dan demografisnya, memiliki tantangan tersendiri dalam menjaga stabilitas harga dan ketersedian bahan pokok.

Perbedaan aksesibilitas antar wilayah, ketergantungan pada distribusi pasokan barang dari luar, serta dinamika harga komoditas, menjadi faktor yang membutuhkan perhatian yang serius dari kita semua.

Saat ini kata Gubernur, Inflasi Provinsi Maluku utara pada bulan Juli 2024 tercatat sebesar 2,96%, Kabupaten Halmahera Tengah sebesar 1,91% Dan Kota Ternate sebesar 3,19%.

Sedangkan komoditas penyumbang inflasi ialah beras, Cabe Rawit, gula pasir, Tomat, ikan cakalang dan sebagainya.

“Forum ini sangat penting bagi kita semua untuk bersama-sama membahas dan merumuskan langkah – langkah strategis dalam menanggulangi inflasi yang saat ini kita hadapi dibidang ekonomi”. Kata Gubernur.

BACA JUGA:Pemprov Maluku Utara Siap Lima Caretaker Bupati dan Walikota

Sementara dalam menghadapi tantangan ini sangat dibutuhkan sinergitas dan kolaborasi yang erat antar pemerintah daerah, Bank Indonesia dan instansi vertikal lainnya serta seluruh pemangku kepentingan.

“saya mengajak kita semua untuk lebih proaktif dalam mengidentifikasi potensi permasalahan yang dapat memicu inflasi, serta mencari solusi-solusi terbaik, yang tepat dan cepat dalam mengatasinya.” Ungkapnya

Selain itu, gubernur juga menekankan beberapa hal yang ditindaklanjuti diantaranya, Peningkatan Produksi dan Distribusi Pangan, Pengawasan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok, Koordinasi Antar Daerah, Optimalisasi Peran UMKM dan Peningkatan Kerjasama dengan Sektor Swasta.

Rapat HLM ini melibatkan para pihak terkait yang tergabung dalam TPID, yang dihadiri oleh Kepala Perwakilan BI Malut, Kepala Kamwil DJPb Malut, perwakilan forkopimda, Pimpiman OPD, pelaku usaha dan para pemangku kepentingan lainnya.(red)