Fraksi di DPRD Desak Plt Gubernur Malut Evaluasi Dua Pejabat ini

PUBLIKA-Sofifi, Fraksi PDIP dan Partai Nasdem di DPRD Provinsi Maluku Utara mendesak pada Plt Gubernur Maluku Utara M Al Yasin Ali, untuk mengevaluasi dua pejabat ini, lantaran tidak cermat dalam menyusun rencana APBD Provinsi Maluku Utara.

Akibatnya menimbulkan utang, baik itu kegiatan infrastruktur, utang gaji guru honorer dan tenaga kesehatan, akibat dari estimasi pendapatan yang salah.

“Buat apa ada Bappeda dan bidang anggaran, kalau bikin asumsi pendapatan yang tidak rasional,”Hal ini disampaikan juru bicara fraksi PDIP di DPRD Malut, Afina Abd. Rahim.

BACA JUGA:Boros Anggaran, Fraksi PDIP Minta Belanja Pemprov Malut Rp 4.2 Triliun Ditinjau 

Lanjut Afina, Fraksi PDI Perjuangan mendesak Plt Gubernur Maluku Utara untuk segera mengevaluasi kepala Bappeda, kepala BPKAD, dan seluruh pejabat eselon III dibawahnya, yang selama ini bikin rusak tata kelola keuangan.

Hal yang juga disampaikan fraksi Partai Nasdem prihatin dengan kinerja pengelolaan keuangan daerah khususnya kinerja TAPD yang sangat tidak mumpuni dan tidak optimal.

“kepala saudara Gubernur untuk mengevaluasi dan mengambil tindakan sanksi administrasi terhadap seluruh anggota TAPD dan pejabat terkait yang mengakibatkan pengajuan rancangan APBD 2024 terlambat,”kata Husni Bopeng juru bicara Fraksi Nasdem di DPRD Malut.(red)