Publikamalut.com
Beranda Headline Bayar Utang Rp 900 Miliar, Sejumlah Proyek Pemprov Terancam Tak Dilelang

Bayar Utang Rp 900 Miliar, Sejumlah Proyek Pemprov Terancam Tak Dilelang

Sekertaris Daerah Provinsi Maluku Utara Samsuddin A Kadir (dok: Humas Deprov)

PUBLIKA-Sofifi, Pemerintah Provinsi Maluku Utara akan memangkas anggaran kegiatan di setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD), untuk pembayaran utang Rp 900 miliar terdiri dari utang belanja modal,  barang dan jasa serta utang dana bagi hasil kabupaten/kota.

Hal ini disampaikan Sekertaris Daerah Provinsi Malut Samsuddin A Kadir saat dikonfirmasi wartawan usai mengikuti rapat paripurna DPRD, Rabu (12/7).

Samsuddin mengatakan rencana pembayaran utang Pemprov Rp 900 miliar ini melalui APBD Perubahan 2023 dan APBD 2024 nanti, sehingga saat ini Bappeda dan BPKAD menyusun dokumen.

“Kemampuan pembayaran utang di APBD 2023 berapa, misalnya 2023 kemampuan bayar 600 miliar berarti sisanya 300 nanti di 2024, sekarang ini Bappeda dan BPKAD sementara formulasikan untuk pembayaran,”jelasnya.

Samsuddin yang juga ketua tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) mengaku dengan pembayaran utang, maka berpotensi  pemangkasan belanja SKPD terutama pada kegiatan-kegiatan yang belum dilelang.

“Pemangkasan anggaran pada kegiatan yang belum dilelang serta belanja barang dan jasa di masing-masing SKPD,”terangnya.

Orang nomor tiga di Pemprov Malut juga telah mengingatkan pada SKPD agar kegiatan yang belum dilelang agar ditahan dulu, jangan sampai kegiatan tersebut berhenti ditengah jalan karena masalah keuangan.

“Kalau kita lelang terlalu banyak kemudian uang tidak ada, sehingga tidak bisa bayar pada termin berikutnya berdampak pada penghentian pekerjaan, karena kebiasaan kontraktor kita begitu,”Katanya.

Sekda menyebutkan utang yang paling besar belanja modal kurang lebih 300 miliar lebih, belanja barang dan jasa 200 miliar lebih danutang DBH Kabupaten/kota 230 miliar lebih.

“Berdasarkan laporan dari BPKAD utang belanja modal telah dibayarkan 200 miliar lebih,,”ungkapnya.

Ia berharap dengan memangkasan program agar beban utang di 2024 nanti sudah kecil.

”Pada pemangkasan kegiatan berapa nilai anggaran yang didapat, itu yang digunakan pembayaran utang, saya harap di APBD 2024 nanti angka utang sudah kecil,”harapnya.(red)

 

Komentar
Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan