Publikamalut.com
Beranda News Paripurna LKPJ 2022, Wagub Malut Sebut Kemiskinan dan Pengangguran Menurun

Paripurna LKPJ 2022, Wagub Malut Sebut Kemiskinan dan Pengangguran Menurun

Wagub Malut M Al Yasin Ali sampaikan  LKPJ 2022 ke DPRD Malut (dok: Humas Deprov)

PUBLIKA-Sofifi, Wakil Gubernur Maluku Utara M Al Yasin Ali menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) 2022 ke Dewan Provinsi Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara (Malut).

 Rapat paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD Malut Kuntu Daud didampingi Wakil ketua Muhammad Abusama, dihadiri anggota DPRD, Sekda dan pimpinan SKPD dilingkungan Pemprov Malut, Senin (3/4)

Wagub dalam pidatonya menyampaikan secara umum ruang lingkup LKPJ terdiri dari data umum daerah, realisasi anggaran tahun 2022, informasi perubahan anggaran, serta Hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang meliputi capaian program/kegiatan dan sub kegiatan.

“Selain itu, LKPJ juga memuat kebijakan strategis yang diambil sepanjang tahun 2022 termasuk tindaklanjut rekomendasi DPRD atas LKPJ tahun sebelumnya, serta juga memuat juga Capaian Tugas Pembantuan Dan Penugasan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara tahun anggaran 2022,” ucapnya.

Al Yasin kemudian menyampaikan secara ringkas, hasil capaian pembangunan tahun 2022, berpedoman Peraturan Pelaksanaan Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, capaian pembangunan makro terdiri dari 6 (enam) indikator meliputi IPM, Kemiskinan, Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Perkapita dan Ketimpangan Pendapatan.

Ia memaparkan capaian pembangunan tahun 2022 terhadap capaian tahun 2021 memperlihatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami peningkatan dari 68,76 menjadi 69,47 tahun 2022, atau naik sebanyak 0,71 point. Kemudia tingkat kemiskinan menurun dari 6,32 persen menjadi 6,23 persen atau turun 0,15 point.

“Laju pertumbuhan ekonomi naik dari 16,4 pen menjadi 22,94 persen. sementara untuk Tingkat Pengangguran Terbuka turun dari 4,71 persen menjadi 3,98 persen atau turun 0,73 poin ,” ungkap wagub.

Selanjutnya pendapatan perkapita meningkat dari 25,1 juta rupiah perkapita menjadi 30,51 juta rupiah perkapita, atau naik 5,41 juta rupiah perkapita. Lalu indikator ketimpangan, mengalami kenaikan 0,009 point.

“Meskipun sebagian besar target pembangunan tercapai, namun Provinsi Maluku Utara diperhadapkan dengan sejumlah tantangan dan permasalahan yang menjadi isu strategis pembangunan ke depan. kualitas pertumbuhan ekonomi, kualitas daya saing SDM,”ujarnya.

Sementara untuk realisasi, Pendapatan Daerah yang dirancang sebesar Rp. 3,54 Triliun lebih, terealisasi sebesar Rp. 2,96 Triliun lebih atau 83,52 persen.Pendapatan tersebut terdiri Pendapatan Asli Daerah yang mampu direalisasikan 85,05 persen dari target. Pendapatan Transfer yang terdiri dari DAU, DAK dan DBH terealisasi 99,77 persen dari target.

“Sementara pendapatan yang bersumber dari lain lain pendapatan yang sah masih jauh dari target, sehingga membutuhkan upaya-upaya yang lebih strategis, disamping memerlukan perhitungan penetapan target yang lebih baik,”terangnya.

Sedangkan belanja daerah pada tahun 2022 terealisasi sebesar Rp. 3,069 Triliun atau 76,63 persen. Belanja Daerah diuraikan dalam 144 program dan non program yang dilaksanakan untuk membiayai pelaksanaan urusan pemerintahan.

Dari sisi Pembiayaan Daerah, Penerimaan pembiayaan hanya terealisasi sebesar Rp. 137 Milyar lebih yang terdiri dari sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya dan penerimaam pinjaman daerah atas pekerjaan infrastruktur jalan dan jembatan.

“ pengeluaran pembiayaan daerah terealisasi sebesar Rp. 46 Milyar lebih. Dengan demikian pembiayaan netto menjadi sebesar Rp 90 Milyar lebih. Pada posisi tersebut, dengan melihat realisasi pendapatan dan belanja yang ada maka Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan sebesar negatif atau minus 17 Milyar rupiah lebih,”ungkapnya.

Sementara Ketua DPRD Malut Kuntu Daud mengaku LKPJ Pemerintah Provinsi Malut yang disampaikan Wagub ini dipelajari lebih jauh lagi oleh DPRD Malut dengan membentuk pansus.

”untuk membahas LKPJ ini, DPRD Malut akan bentuk pansus untuk bahas lebih jauh capaian program yang disajikan dalam LKPJ,”singkatnya.(red)

Komentar
Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *