Wakil Bupati Halmahera Utara Sampaikan LKPJ Tahun 2022 Ke DPRD

Wakil Bupati Halmahera Utara Muhlis Tapi-Tapi serahkan dokumen LKPJ tahun 2022 ke pimpinan DPRD Halut (dok:Al/PUBLIKAmalut.com)

PUBLIKA-Halut, Wakil Bupati Halmahera Utara Muhlis Tapi-Tapi menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2022 ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Halut.

Penyampaian LKPJ melalui rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Halut Janlis G. Kitong di dampingi wakil ketua I Asrul Suaibun dan Wakil Ketua II inggrit Paparang dan di hadiri sejumlah anggota DPRD Halut, Forkopimda dan pimpinan OPD Pemda Halut, berlangsung di gedung DPRD Halut, Rabu (29/3).

Wakil Bupati Halut Muvhlis Tapi Tapi mengatakan LKPJ disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran tahunan RPJMD dengan berpedoman pada rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

“Penyusunan LKPJ Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2022 dibuat berdasarkan beberapa Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah di antaranya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang rencana pembangunan jangka menengah Daerah Halut Tahun 2021-2026,”jelasnya.

Lanjut Muhlis Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun anggaran 2022 beserta perubahannya, Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2022, serta Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2022. 

“Mengukur tingkat capaian kinerja lebih difokuskan pada pelaksanaan dari berbagai urusan pemerintahan daerah, baik urusan wajib dasar, urusan wajib non dasar, urusan pilihan maupun urusan penunjang yang secara keseluruhan dapat disampaikan penyelenggaraan urusan dimaksud serta realisasi bahkan permasalahan dan solusi secara konkrit, sehingga dapat menjadi pertimbangan untuk prioritas pembangunan tahun berikutnya,”ungkapnya.

Pengelolaan Keuangan Daerah Halmahera Utara Tahun 2022, berdasarkan susunan dan struktur APBD terdiri dari pendapatan daerah sebesar Rp. 1,3 triliun dengan realisasi sebesar Rp. 1.,1 trliun atau presentasenya mencapai 84,24 persen. 

“Realisasi pendapatan daerah tersebut terbagi dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 95,3 miliar dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 128,9 miliar. Realisasi pendapatan transfer sebesar Rp. 1,5 triliun dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 1,66 triliun dan lain-lain pendapatan Daerah yang sah ditargetkan sebesar Rp. 140,4 miliar dan terealisasi sebesar Rp. 25 miliar,”terangnya. 

Sementara belanja dalam APBD perubahan Tahun 2022 ditetapkan sebesar Rp. 1,4 triliun atau capaian sebesar 82,43 persen. Dengan rincian belanja operasi realisasi sebesar Rp. 1,67 miliar dari target sebesar Rp. 9,11 miliar, Belanja modal realisasi sebesar Rp. 2,10 miliar dari target belanja modal sebesar Rp. 3,3 miliar dan belanja tak terduga realisasi sebesarnya Rp. 5,5 miliar dari target sebesar Rp. 5,7 miliar.

Lanjut politisi Partai Nasdem itu mengaku belanja transfer di targetkan sebesar Rp. 205,6 miliar dan realisasinya sebesar Rp. 200 miliar, Sedangkan untuk pembiayaaan daerah, adalah penerimaan pembiayaan terealisasi sebesar Rp. 122,4 miliar, sedangkan pada pengeluaran pembiayaan realisasi sebesar Rp. 23,6 miliar. 

“Dengan demikian dalam pengelolaan keuangan daerah dalam APBD Tahun anggaran 2022 terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) Tahun berjalan sebesar Rp. 40,5 miliar,”jelasnya.

Pembangunan yang telah dilaksanakan secara maksimal melalui kerjasama dengan semua pihak, untuk mewujudkan visi dan misi daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Halmahera Utara tahun 2021 sampai 2026.

“laporan rinci mengenai capaian kinerja pembangunan baik berupa capaian indikator kinerja makro maupun mikro tersaji pada dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini,”ujarnya.

“Pembangunan yang dilaksanakan selama Tahun 2022 ini, mungkin belum dapat memenuhi harapan berbagai pihak karena tuntutan serta dinamika perkembangan yang selalu mengalami perubahan,”kata Mantan anggota DPRD Malut periode 2009-2014 menambahkan.(red)