Angka Kemiskinan Ekstrem di Maluku Utara Belasan Ribu Jiwa

Foto Ilustrasi aktivitas warga (dok: istimewa)

PUBLIKA-TERNATE, Asisten III Bidang Administrasi Umum Asrul Gailea beberkan angka kemiskinan ekstrem di Maluku Utara sampai Maret tahun 2022, masih belasan ribu jiwa,. Hal ini disampaikan saat mengikuti rapat teknis roadshow Menko PKM dalam rangaka percepatan penurunan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem di Maluku Utara, bertempat di Kediaman Eks Crisant Ternate (29/3/23)

Dalam kegiatan tersbut, Asisten III Asrul Gailea, menyampikan sejumlah tanggapan terkait pembahsan pada roadshow ini yakni percepatan penurunan stunting dan penghapusan kemiskinan ektream Kabupaten/ Kota, di Provinsi Maluku Utara.

Menurut Asrul Gailea berdasarkan data-data, presentase penduduk miskin kabupaten Halmahera Timur dan Halmahera tengah berada diatas presentase penduduk miskin Maluku Utara yakni 6,23 Persen. Sementara presentase penduduk miskin maluku utara sebesar 6,23 persen masih berada dibawah presentase penduduk miskin nasional di tahun 2022 yakni 9,54 persen.

Semntara tingkat kemiskinan ektream di Maluku Utara pada maret 2022 yaitu 14.333 ribu jiwa. Yaitu Halbar 1.34 persen, halteng pada tingkat kemiskinan ekstream nasional yakni 2,04 persen, Kepulauan Sula 0,00 persen, Halmahera Selatan 1,10 persen, Halmahera Utara 0,70 persen, Halmahera Timur 3,82 persen, Pulau Morotai 0,22persen, semntara Taliabu 0,22 persen, Kota Ternate 0,21 persen. Tidore Kepulauan 1,32 persen.

Ia katakan bahwa Permasalahan dalam penurunan stunting dan kemiskinan di Maluku Utara yaitu di akibatkan karena keterbatasan bidang kesehatan, terbatasnya sumber tenaga kesehatan serta kurangnya fasilitas pendukung kesehatan yang belum merata. Kemudian terbatasnya akses transportasi dan telekomunikasi di wilayah perbatasan dan pedalaman.

“Kondisi geografis wilayah terdiri dari pulau-pulau yang tersebar, sementara ekonomi industri hilirisasi industri yang belum optimal, sementara masih kurangnya ketersediaan rumah layak huni dan sanitasi serta air bersi dan jamban sehat. Terbatasnya anggaran DAU dan DBH, serta kurangnya ketrampilan dan tingkat pendidikan yang masih rendah bagi para pencari kerja,”kata Asrul.(red)