Publikamalut.com
Beranda News PKB Dorong Kepulauan Sula Keluar Dari Status Daerah Tertinggal

PKB Dorong Kepulauan Sula Keluar Dari Status Daerah Tertinggal

Ilustrasi lambang PKB (dok: istimewa) 

PUBLIKA-Sanana, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kebupaten Kepulauan Sula (Kepsul), mendapat tugas  Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Maluku Utara, terkait dengan status daerah tertinggal.

Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa PKB, Kepsul, Armin Suamole menyampaikan, dalam rapat kordinasi Dewan Pengurus Cabang (DPC) pada 31 Desember 2022 kemarin dengan menyusun firework kemenangan partai PKB kepsul tanun 2024 mendatang, selain itu PKB Kabupaten Kepsul punya pekerjaan rumah (PR) terkait dengan status Kabupaten Kepulauan sebagai salah satu daerah tertinggal.

“PKB Kepsul berpartisipasi dalam mendorong Kabupaten Kepulauan Sula keluar dari stasus daerah ketinggalan dengan mengusulkan program tahun 2023,” jelas Armin.

Armin menuturkan, dalam program 2023 ini, guna penguatan di wilayah sektor wisata dengan bantuan pengembangan dan desa sebagai ujung tombak. Dirinya menilai saat ini desa yang memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMdes), masih belum bisa menggerakan potensi desa secara mendiri.

“Perlu partisipasi pemerintah dalam melakukan pembinaan dan membarikan bantuan pengembangan BUMdes bersama,”ujarnya.

“Sebagai daerah kepulauan seperti di Kepsul seyogianya diurus dengan konsep yang berhubungan eksistensi kepulauan. Maka harus ada bantuan pemerintah bersifat pengadaan seperti sarana paska panen di daerah pulau kecil dan daerah pulau terluar,”Armin menambahkan.

Mantan ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Khairun, menuturkan produk unggulan kawasan pedesaan merupakan langkah untuk menunjukkan desa dengan menciptakan produk unggulan, seperti bersal dari sumber daya lokal yang produksinya dapat mendorong tumbuhnya berbagai kegiatan ekonomi desa.

“penentuan produk unggulan di pedesaan seperti ini harus didorong dalam bentuk program penyediaan saran prasarana,”harapnya 

Selain itu dibutuhkan percepatan pembangunan infrastruktur jalan, pembangunan pemukiman transmigrasi, penguanatan lembenga desa, peningkatan sektor pertanian dan pertnakan.(tr03/red).

Komentar
Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *