Pemda Ajak Stakeholder Berpartisipasi Atasi Angka Stunting di Kepsul
Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Hi Saleh Marasabessy menyampaikan sambutan (dok:PUBLIKAmalut.com/Anto) |
PUBLIKA-Sanana, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula, menggandeng seluruh stakholder dalam upaya menurunkan angka stunting, hal ini dikarenakan angka stunting di Kepsul mencapai 27,7 persen dari hasi survei status gizi Indonesia SSIGI kementerian Kesehatan RI pada tahun 2021.
Ini disampaikan oleh Waki Bupati Kabupaten Kepulauan Sula, Hi. Saleh Marsabessy, dalam sambutan pembukaan kegiatan diskusi panel audit manajemen kasus stunting, yang dilaksanakan di Istana Daerah (Isda), Kamis (17/11/2022).
Hi Salah dalam kesempatan itu, mengatakan upaya percepatan penurunan angka stunting telah menjadi agenda nasional, pemerintah Indonesia, hal tersebut dikarenakan dampak stunting yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan masa depan anak di Indonesia dan terkusus di kepsul.
“Hal ini kalau kita biarkan terus berlanjut maka akan mempengaruhi Sumber daya Manusia (SDM) dan pembangunan bangsa dan negara di Indonesia.” Ungkap Hi. Saleh
Orang nomor dua di lingkup pemerintah Kepsul itu, menjelaskan berdasarkan survei status gizi Indonesia SSIGI kementerian Kesehatan RI tahun 2021 Kabupaten Kepulauan Sula, memiliki persentase stunting sebesar 27,7% sedikit lebih tinggi di atas rata-rata provinsi Maluku Utara sebesar 27,5% dan menempati urutan ketiga terendah setelah kota Tidore dan kota Ternate.
“Presentasi tersebut masih jauh dari harapan yang dan target nasional yang diharapkan untuk tahun 2024 yakni sebesar 14%.” Ungkap.
Menyikapi angka stunting yang terbilang tinggi di Kepsul, Wabup mengaku bersama stakeholder telah membentuk tim pencegahan dan audit kusus dalam penurunan stunting di beberapa bulan kemarin.
“Alhamdulillah berbagai upaya untuk menurunkan prafelensi stunting di Kepsul telah dilakukan dimulai dari dikukuhkannya tim pencegahan penurunan stunting dan pembentukan tim audit kasus stanting pada bulan Agustus tahun 2022.” Ucap Saleh
Menurutnya, tim audit juga telah beberapa kali turun ke lapangan di lokasi yang diprioritas oleh tim pencegahan dalam kegiatan pelaksanaan diskusi tahap dua. hal ini penting dilakukan agar dapat menindaklanjuti hasil rekomendasi dari hasil diskusi panel tahap I yang sebelumnya telah dilaksanakan.
“Hasil evaluasi audit kasus stunting semester I yang telah dilaksanakan oleh tim audit kasus stunting dan DPPS Kabupaten Kepulauan Sula.” Ujarnya.
Dalam pelaksanaan kegiatan diskusi ini juga diharapkan agar seluruh komponen yang tergabung di dalam struktur tim audit stunting dan DPPS dapat lebih memahami tugas dan tanggung jawabnya masing-masing
“Terdapat saling bersinergi dan berkomitmen dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan stunting.” Tegasnya.
Menurutnya pelaksanaan audit kasus stunting ini salah satu upaya menurunkan angka stunting di Kepulauan sula, dengan mengajak para stakeholder yang memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat untuk melakukan sosialisasi advokasi. program ini dikenal dengan gerakan bapak bunda asu anak santri atau yang disebut dengan bas program.
“Bas adalah program baru yang digagaskan untuk melibatkan seluruh pihak di Kabupaten Kepulauan Sula baik stakeholder maupun masyarakat yang mampu untuk menjadi donatur dalam memberikan bantuan penanganan stunting baik itu bantuan material maupun bantuan asupan gizi.” Bebernya.
Wabup menyebutkan bagi anak yang menderita stunting untuk usia 0 hingga 2 tahun, dengan melalui program bapak bunda asuh anak santri pihaknya berharap mampu memberikan ruang bagi para pemangku kepentingan untuk bisa berkontribusi dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Kepulauan Sula.
“Kerja sama dalam program dan kegiatan penanganan stunting dapat dilakukan dan semakin solid serta masing-masing mampu berbagi peran dalam intervensi gizi spesifik dan sensitif”harapnya.(tr-03/red)