Pansus Ancam Rekomendasi Telusuri Anggaran Dikbud Malut Rp 1.3 Triliun

Ketua Pansus Deprov Ishak Naser (Ady for PUBLIKAmalut.com)

PUBLIKAmalut, Panitia Khusus (Pansus) dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Malut mengancam akan merekomendasikan pada pimpinan Deprov Malut untuk melakukan penghitungan ulang anggaran pendidikan 1.3 Triliun yang melekat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Malut.

Pasalnya dalam pengajuan Kebijakan Umum Anggaran plafon prioritas anggaran sementara (KUA-PPAS) anggaran Dikbud Malut hanya 800 miliar namun dalam APBD naik menjadi 1.3 Triliun, hal ini menjadi sorotan pansus ke Dikbud Malut sebagai lembaga pelayanan dasar.

”Pendidikan ini merupakan salah satu pelayan dasar sehingga Anggaran yang digelontorkan cukup besar, namun Dikbud Malut tidak memiliki Standar pelayanan minimum (SPM), untuk itu harus menjadi perhatian serius,”hal ini disampaikan Ketua Pansus DPRD Malut Ishak Naser kepada wartawan, pekan kemarin.

 Ishak menegaskan Pansus tidak mempersoalkan anggaran yang besar karena masalah pendidikan ini membutuhkan anggaran yang cukup besar, namun harus diatur sehingga sesuai peruntukan, tapi Dikbud Malut tidak punya etikad baik pada saat rapat pansus.

”Kita sesalkan kita memberikan perhatian kepada dunia pendidikan tetapi Dikbud sendiri tidak menghargai lembaga DPRD yang memberikan perhatian terhadap dunia pendidikan itu masalahnya,”Kesalnya.

Menurutnya, Hasil kordinasi kadikbud Imam Mahkdi di jakarta kebutulan karena Pansus ada agenda di jakarta rencananya Kadikbud kembali hari minggu namun karena hari minggu pansus baru ke jakarta “kita minta pertemuannya di jakarta”,ungkapnya.

Sementara Anggota Pansus DPRD Ikbal Ruray kesal terhadap kadikbud yang tidak pernah menghadiri undangan Pansus. Di sela – sela rapat paripurna penyampaian laporan hasil reses anggota DPRD Ikbal Ruray menegaskan, kerja Pansus yang seharusnya sudah selesai namun terlambat karena ada beberapa dinas sebut saja Dinas Pendidikan sampai saat ini tidak menghadiri undangan Pansus.“Dinas pendidikan sampai saat ini tidak pernah menghadiri undangan yang kami sampaikan berulang- ulang kali”,Ungkapnya.

Politisi Golkar ini meminta kepada Wakil gubernur untuk lebih tegas terhadap dinas terkait agar tidak mengganggu kerja Pansus“mohon pak Wagub bisa memberikan ketegasan oleh Dinas -Dinas terkait supaya tidak mengganggu jalannya kerja Pansus”,Ungkapnya.(red/tim)