Komisi III Nilai Penganggaran Program Pemprov Tidak Lagi Sesuai RPJMD

Ketua Komisi III DPRD Malut Zulkifli H Umar (dok:PUBLIKAmalut.com)

PUBLIKA-Sofifi, Program Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara KH Abdul Gani Kasuba dan M Ali Yasin Ali yang telah disusun dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) berpotensi sampai masa akhir jabatan tidak capai target, hal ini dapat dilihat dari pagu anggaran di masing-masing SKPD dilingkungan Pemprov Malut setiap tahun terus menurun.

“Sangat menyedihkan setiap tahun anggaran turun terus di beberapa SKPD, ini sangat dikhawatirkan terhadap program Gubernur Malut yang telah disusun dalam RPJMD berpotensi tidak capai target, karena tidak sesuai lagi dengan angka-angka sebagaimana termuat dalam RPJMD,” ini disampaikan Ketua Komisi III Deprov Malut Zulkifli H Umar saat dikonfirmasi wartawan di gedung DPRD Malut, Rabu (6/4).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengaku setiap tahun pagu untuk pembangunan infrastruktur mengalami penurunan, misalnya PUPR tahun 2022 ini hanya Rp 190 Miliar, Perhubungan Rp 15 Miliar, DLH hanya Rp 10 Miliar, ESDM Rp 15 Miliar.“Jika merujuk pada pagu yang ada kata dia, ini sangat menyedihkan, Sehingga kalau kita merujuk pada anggaran yang ada maka pembangunan tidak akan tercapai,” kata Zulkifli

Menurut Zulkifli, Pemerintah harus melihat RPJMD sebagai besiknya, dan sebagai rujukan dalam penyusunan RKPD, dan ini juga sebagai penilaian kita terhadap pemerintah di akhir masa jabatan.“ kita berharap Gubernur bersama SKPD harus memperhatikan apa apa yang termuat dalam RPJMD itu, agar bisa tercapai sampaikan masih ahir jabatan Gubernur,”bebernya.

Zulkifli menuturkan bahwa proses penganggaran lebih banyak pada kegiatan yang tidak prioritas seperti anggaran makan minum, perjalanan dinas belanja ATK.”Jangan sampai anggaran-anggaran di itu di pakai untuk makan minum dan perjalanan dinas, ATK dan sebagainya, kenapa anggaran itu tidak di dorong untuk pencapaian RPJMD,” tegasnya.(tim/red)