Urbanisasi Penyebab Kemiskinan Meningkat, Pemda Halteng Siapkan Skema

Tampakan  dari atas Weda Ibukota Halmahera Tengah (dok: istimewa)

PUBLIKA-HALTENG, Angka Kemiskinan di Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) tertinggi kedua di Provinsi Maluku Utara setelah Halmahera Timur berada diposisi pertama. Angka kemiskinan ini berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Penyebab Kemiskinan di Halteng karena tingginya urbanisasi masyarakat. 

“sebelum kehadiran industri, data penduduk Halteng itu  50 ribu lebih, sekarang ini naik menjadi 90 ribu lebih atau bertambah 30 ribu lebih karena terjadi urbanisasi masyarakat ke Halteng dengan merubah status domisili,”hal ini disampaikan Wakil Bupati Halteng Abd. Rahim Odeyani saat dikonfirmasi wartawan di Kantor Gubernur Malut, Kamis (17/3)

Rahim mengaku orang datang di Halteng untuk mencari pekerjaan sehingga sebagian telah memasukkan berkas ke perusahaan namun belum diterima namun tetap berdomisili di Halteng, sehingga pada saat riset yang dilakukan, BPS menemukan salah satu responden dari yang ada.

Lanjut orang nomor dua Pemda Halteng itu mengaku indikator mengukur miskin itu bukan tidak makan, namun pendapatan per kapita Rp 500 ribu dan biaya pengeluaran  Rp 400 ribu lebih perbulan. Hal ini menyebabkan angka kemiskinan kian meningkat,”  warga yang masuk kategori miskin bukan karena tidak memiliki rumah dan tidak makan, namun karena pendapatannya yang tidak memenuhi standar, itu yang masih ditemukan,” jelasnya 

Meskipun Halteng berada di posisi kedua, tapi kata Ketua DPD Nasdem Halteng dilihat berdasarkan persentase. Namun secara kuantitas Halteng berada pada posisi ke 4 dari 10 kabupaten/kota di Maluku Utara. “secara presentasi kemiskinan tertinggi kedua atau 13 persen, namun secar kuantitas jumlah jiwa, Halteng berada di posisi ke 4 dari 10 kabupaten/kota di Malut,”katanya.

Untuk menurunkan angka kemiskinan kata Rahim, Pemda Halteng telah menyiapkan skema, pertama membuka lapangan pekerjaan dengan mendorong pada PT IWIP untuk membuka peluang bagi masyarakat Malut khususnya warga Halteng.”Kalau seseorang itu sudah dapat pekerjaan, maka pendapatan akan bertambah, kebutuhan teratasi berarti angka kemiskinan akan menurun, untuk itu Pemda berharap pada IWIP membuka peluang bagi masyarakat Halteng,”harapnya.

Skema kedua, mendorong Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Pemda akan bekerja sama dengan perbankan untuk memberikan pinjaman, namun Pemda menebus bunga pinjaman.”Pihak bank memberikan pinjaman pada UMKM, namun pelaku usaha hanya mengembalikan pokok pinjaman sementara bunga pinjam dibayar oleh Pemda,”ujarnya.

Selain itu, skema berikut mendorong sektor perikanan dimana Pemda kersama dengan pemerintah desa untuk menyediakan kapal tangkap ikan, dan saat ini  telah pengadaan 500 unit armada kapal 3 GT.”Pemda dan Pemdes kerjasama dimana Pemdes siapkan armada kapal, nanti Pemda siapkan mesin dan saat ini sudah sekitar 500 unit armada,”ungkapnya.

Ia menambahkan, untuk menurunkan angka kemiskinan ini, butuh dukungan dari Pemerintah Provinsi Malut terutama pada alokasi anggaran dana bagi hasil (DBH).”kami berharap dukungan dari Pemprov, banyak program Pemda Halteng sumber anggaran dari DBH, namun tunggakan DBH dari Pemprov masih Rp 20 miliar lebih,”kata Rahim.(ai/red)