Publikamalut.com
Beranda Daerah Warga Kawata di Kepsul Keluhkan Kekurangan Guru SMK

Warga Kawata di Kepsul Keluhkan Kekurangan Guru SMK

Anggota DPRD Malut Safi Pauwa saat reses di Desa Kawata Kepsul (Dok Istimewa)

PUBLIKA-KEPSUL, Masyarakat Desa Kawata Kecamatan Mongole Utara Timur Kabupaten Kepulauan Sula meminta Pemerintah Provinsi Malut Utara memerhatikan masalah pendidikan, terutama tenaga guru SMK.

“ pentingnya mutuh  pendidikan untuk generasi kedepan  masyarakat meminta pembahan tenaga guru di  SMK  Negeri 6 Kabupaten Kepulauan Sula yang merupakan kewenangan Provinsi. Tenaga  guru jurusan misalnya, teknik,akuntasnsi dan matematika,” hal ini sampai Anggota Deprov Malut Safi Pauwa saat melakukan reses di Kabupaten Sula.

Dalam pertemuan yang dihadiri kepala Desa (Kades) Amiruddin umasugi,tokoh agama, pemuda dan masyarakat berlangsung di Balai  Desa Kawata pada Selasa (4/10),  Safi Pawah mengatakan, usulan masyarakat disampaikan sehingga nantinya dibuat laporan dari 7 orang anggota DPRD Provinsi  Dapil V   wilayah Kabupaten kepulauan Sula dan Kabupaten Pulau  Taliabu dijadikan satu laporan untuk disampaikan  ke gubernur lewat  sidang paripurna DPRD Malut, sehingga pimpinan SKPD mendengar langsung dan mengetahui  untuk dimasukan kedalam program di tahun yang akan datang.

“Persoalan diakamodir atau tidak itu menjadi kewenangan gubernur tetapi tugas kita menyampaikan karena hanya berharap dengan dana aspirasi kecil”,jelas politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Karena itu, lanjut mantan Wabup Sula ini, usulan – usulan masyarakat ini disampaikan sehingga sudah bisa masuk dalam  pembahasan APBD 2022.

Lanjut, dikesempatan itu juga masyarakat Desa Kawata meminta  agar pemerintah Provinsi  Malut membangun pemecah  ombak  dengan bahan terbuat beton  di pelabuhan  Desa Kawata sehingga  ketika  kapal kayu yang menggunakan mesin  tempel 40 PK bisa sandar di pelabuhan kawata.

“tidak masuk dalam  dana aspirasi saya bisa masuk di dinas pendidikan kalau masalah pendidikan, keagamaan masuk di biro kesra,infrastruktur di Dinas PUPR ,dan Perkim jadi tong sampaikan kesana supaya pembahasan APBD 2022 su bisa tong bahas”,Pungkasnya.(red)

Komentar
Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan