Wagub Malut Dukung Program Perpustakaan Berbasis Inklusi

Wakil Gubernur Malut M Ali Yasin Didampingi Kadisarpus Malut Muliadi Tutupoho saat membuka SHL secara virtual (dok: Disarpus Malut)

PUBLIKA-SOFIFI,  Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Disarpus) Provinsi Maluku Utara (Malut) menggelar Stakeholder Meeting (SHL) Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, secara virtual. Secara tersebut dibuka langsung  Wakil Gubernur Maluku Utara, M Al Yasin Ali, dan dihadiri oleh Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, Perpusnas RI, Deni Kurniadi, Kadisarpus Malut Mulyadi Tutupoho, Kadis PPPA Malut, Musyrifah Alhadar, Dinas Perpustakaan 10 Kabupaten/kota, dan stakeholders lainnya, pada Kamis (2/9/2021).

Dalam sambutannya, Wagub menyampaikanperpustakaaan berperan penting dalam meningkatkan SDM masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan karena perpustakaan menyediakan sumber daya dan jasa di berbagai media untuk memenuhi kebutuhan individu dan kelompok untuk pendidikan, informasi, dan pengembangan pribadi termasuk kreasi dan rekreasi. “Perpustakaan memiliki peran penting dalam pengembangan dan pemeliharaan masyarakat demokratis dengan memberikan akses individu untuk berbagai dan beragam pengetahuan, ide dan pendapat,” jelas Wagub Al Yasin Ali. 

Wagub mengaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007  tentang Perpustakaan, peran perpustakaan sangat penting dan strategis didalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sebagaimana dalam pasal 8 yang menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi Kabupaten/ Kota berkewajiban untuk menjamin penyelenggaraan pengembangan perpustakaan di daerah.

“Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dan stimulan dari Perpustakaan Nasional RI terus melakukan usaha revitalisasi atau penguatan fungsi perpustakaan di tengah-tengah masyarakat,”harapnya.

Terkait dengan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial ini, lanjut Wagub, Pemprov berkomitmen memberi dukungan berupa kebijakan bidang perpustakaan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk menjamin kelancaran program transformasi tersebut.” dalam kebijakan Pemerintah Provinsi Maluku Utara telah mengeluarkan Keputusan Gubernur Maluku Utara tentang pembentukan tim sinergi Transformasi Perpustakaan berbasisi inklusi sosial Provinsi Maluku Utara,”ungkapnya.

Sementara dukungan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan, pemerintah daerah telah melengkapi sarana dan prasarana di Perpustakaan Daerah berupa ruang baca anak, aula mini yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, mahasiswa dan pelajar untuk berkegiatan. Selain itu juga layanan internet dan komputer yang dapat digunakan untuk pelatihan, mengakses koleksi perpustakaan, baik dalam bentuk koleksi fisik sedangkan pemanfaatan koleksi Digital perpustakaaan sementara perbaikan server.“Pada tahun 2021 dianggarkan juga pemberian bantuan buku dan rak untuk perpustakaan desa di kabupaten/ kota. Dengan adanya peningkatan sarana pendukung layanan ini, akan berdampak pada meningkatnya jumlah kegiatan masyarakat yang di perpustakaan dan jumlah pengunjung perpustakaan,” kata Wagub. 

Suasana rapat Stakeholder Meeting secara virtual yang digelar Disarpus Malut (dok: Disarpus Malut)

Sementara, Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, Perpusnas RI, Deni Kurniadi mengungkapkan, Perpusnas RI memiliki program prioritas nasional yaitu Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.“Kegiatan ini memiliki tujuan untuk memperkuat peran dari perpustakaan umum di dalam meningkatkan kualitas SDM Indonesia yang unggul melalui peningkatan kemampuan literasi, serta mengurangi kemiskinan akses informasi,” ujarnya. 

Deni menyampaikan bahwa, tujuan dilaksanakan Stakeholder Meeting ini adalah membangun kesadaran Stakeholder daerah tentang pentingnya transformasi perpustakaan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.“Membangun dukungan dan komitmen dari Stakeholder daerah untuk transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, serta membangun sinergi yang berkelanjutan antara Stakeholder daerah untuk mendukung program transformasi ini,” jelasnya. 

Di kesempatan itu juga, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Muliadi Tutupoho memaparkan, Provinsi Maluku Utara kembali mendapatkan kepercayaann dari Kepala Perpustakaan Nasional RI untuk melaksanakan program penguatan dan transformasi perpustakaan berbasis inklusi.

Program itu dilaksanakan pada 3 Kabupaten yaitu Kabupaten Halmahera Selatan, yaitu Perpustakaan Bina Cerdas Desa Wayamiga, Perpustakaan Lestari Desa Tuwukona, Perpustakaan Desa Mandaong   Kab. Halmahera Tengah, Desa were, Desa Wedana, Desa lelilef waibulan  Kab. Halmahera Utara desa Paca  dan Kab Pulau Morotai.“Desa yayasan tersebut merupakan sebuah desa inovasi untuk menjadikan perpustakan desa sebagai pusat belajar dan berkegiatan masyarakat yang berkelanjutan,” ujarnya.

Muliadi berharap, dengan program transformasi perpustakaan desa tersebut, perpustakaan desa menjadi tempat sumber informasi, belajar dan berkegiatan masyarakat desa untuk mengembangkan potensinya. Ini sangat berdampak pada peningkatan kesejahteraan, antara lain kegiatan pelatihan komputer dan internet, pelatihan kerajinan tangan dan lainnya,” ujarnya dalam Stakeholder Meeting (SHL) Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial. (red)