Proyek Jalan Lapen Provinsi Jangan Hanya Kejar Panjang, Tapi Kualitas?

PUBLIKA-Sofifi,  Komisi III DPRD Maluku Utara menyoroti kualitas sejumlah proyek jalan provinsi Malut, yang menggunakan konstruksi Lapis Penetrasi Makadam (Lapen) tahun anggaran 2026. Hasil pemantauan di lapangan menemukan adanya pekerjaan yang dinilai tidak sepenuhnya sesuai dengan standar dan perencanaan konstruksi.

Temuan tersebut mencuat setelah Komisi III melakukan sampling terhadap sejumlah ruas jalan, termasuk di wilayah Kota Ternate seperti Loto dan Markurubu.

Anggota Komisi III, Iswanto saat dikonfirmasi baru baru ini menilai, pada beberapa pekerjaan yang dipantau, konstruksi jalan terkesan lebih mengejar panjang ruas yang dibangun dibandingkan memastikan kualitas struktur jalan.

“Rata-rata struktur jalan yang kami lihat dikerjakan oleh PUPR Malut itu belum terlalu memenuhi standar. Jangan sampai kita hanya mencari panjangnya saja, tetapi sisi kualitasnya tidak diperhatikan,” ujarnya.

Menurutnya, konstruksi Lapen semestinya tidak hanya mengandalkan lapisan aspal dan batu pengunci. Dalam pelaksanaannya, terdapat tahapan dan material yang harus dipenuhi agar struktur jalan memiliki daya tahan sesuai standar teknis.

Komisi III menemukan adanya pekerjaan yang dinilai belum memenuhi tahapan konstruksi sebagaimana mestinya. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena pembangunan jalan menggunakan anggaran tahun 2026 dalam jumlah besar.

“Jangan sampai anggaran yang dihabiskan ratusan miliar, cita-cita pemerintah untuk menyambung konektivitas hanya terlihat panjangnya saja, tetapi kualitasnya tidak ada,” tegasnya.

Komisi III mengingatkan, kualitas jalan tidak boleh dikorbankan demi mengejar target panjang pembangunan. Sebab, jalan yang dibangun dengan kualitas rendah justru berpotensi cepat mengalami kerusakan dan kembali membebani anggaran daerah.

“Jangan sampai manfaatnya dirasakan masyarakat hanya enam bulan sampai satu tahun, setelah itu rusak lagi,” katanya.

Karena itu, Komisi III meminta Pemerintah Provinsi Maluku Utara, khususnya Dinas PUPR, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem perencanaan dan pelaksanaan pembangunan jalan.

Evaluasi dinilai penting untuk memastikan setiap proyek memiliki perencanaan yang terukur, konstruksi sesuai spesifikasi teknis, serta mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

“Kami minta Gubernur Sherly evaluasi PUPR karena perencanaannya harus benar-benar terukur. Jangan sampai anggaran yang tidak kecil dikeluarkan, tetapi hasil pekerjaannya tidak bertahan lama,” pungkasnya.(red)